Guru Swasta di Muba Menggugat: 11 Bulan Tak Digaji, Ratusan Honorer Gelar Aksi Damai di Kantor Pemkab

Ratusan Guru Saat Menggelar Aksi Damai di Pemkab Muba, Sekayu, pada Senin (10/11/2025). (Foto Istimewa)

INDOTIMES.id, Sekayu — Ratusan guru honorer swasta di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, yang tergabung dalam Organisasi Guru Merdeka Profesional (GM Pro), menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemkab Muba pada Senin (10/11/2025). Mereka menuntut hak berupa honor yang belum dibayarkan selama 11 bulan.

Ketua GM Pro Muba, Herlizan, mengungkapkan bahwa para guru honorer kini berada dalam kondisi yang semakin sulit. Sejak awal 2025, honor yang seharusnya disalurkan melalui Dinas Pendidikan Muba dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak kunjung cair.

“Pada tahun 2024 kami masih menerima gaji sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Tapi sejak 2025, tidak ada pembayaran sama sekali. Sudah sebelas bulan kami menunggu tanpa kepastian,” tegas Herlizan.

Ia menyebutkan banyak guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup. “Ada yang berjualan, ada yang bekerja serabutan. Padahal kami tetap mengajar seperti biasa. Pemerintah harus melihat kondisi guru swasta,” ujarnya.

Dalam aksinya, GM Pro menuntut Pemkab Muba segera membayarkan honor guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), serta dana BOSDA, sebagaimana dilakukan pada 2024. Mereka juga mendorong pemerintah daerah agar membuka kembali kesempatan pengangkatan PPPK bagi guru swasta.

“Kami berharap Pemkab bersurat kepada Presiden dan kementerian terkait agar guru swasta juga bisa diangkat menjadi PPPK. Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tapi status kami tidak jelas,” kata Herlizan.

Dalam dialog antara perwakilan guru dan Pemkab Muba, disepakati rencana studi banding ke Bangka Belitung, daerah yang diketahui memberikan insentif khusus kepada guru swasta. “Kalau Babel bisa memberi insentif, Muba seharusnya juga bisa. Setelah studi ke Babel, kami akan lanjut ke kementerian terkait bersama Dinas Pendidikan, BKPSDM, dan Bappeda Muba. Kami butuh kebijakan nyata, bukan janji,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Muba HM Toha Tohet menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para guru honorer swasta. Ia menegaskan bahwa Pemkab memahami kesulitan para tenaga pendidik tersebut.

“Saya paham bagaimana perjuangan para guru. Kami mendukung apa yang menjadi aspirasi mereka,” ujar Toha saat menerima perwakilan guru di Kantor Pemkab.

Menurut Toha, keterlambatan pembayaran honor bukan disebabkan ketidakpedulian pemerintah daerah, melainkan terkendala regulasi penggunaan anggaran untuk guru swasta. “Masalah gaji ini terikat aturan. Namun kita sudah sepakat melakukan studi seperti di Bangka Belitung yang memiliki aturan khusus untuk pembayaran honor guru swasta,” jelasnya.

Ia mengatakan telah menugaskan dinas terkait untuk mengawal proses pendampingan hingga ke kementerian. Dalam waktu dekat, lima perwakilan guru bersama Dinas Pendidikan Muba akan ikut serta dalam kunjungan kerja tersebut.

Pemkab Muba, kata Toha, berkomitmen mencari solusi yang tidak bertentangan dengan hukum agar para guru honorer swasta dapat menerima hak mereka.

“Saya mengerti betapa sulitnya kondisi guru honor. Semua orang perlu makan. Jika hak sudah terpenuhi, pekerjaan tentu lebih mudah dijalankan,” tutupnya.