APBD 2026 OKU Timur Resmi Disahkan: Pendapatan Turun Tajam, Pemerintah Daerah Siapkan Strategi Adaptif

Bupati Oku Timur, H. Lanosin. (foto: istimewa)

INDOTIMES.id, OKU Timur – DPRD Kabupaten OKU Timur resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Jumat malam (28/11/2025). Pengesahan ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah daerah dalam menyongsong tahun anggaran baru yang penuh tantangan, terutama akibat turunnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Rapat yang digelar di Gedung Paripurna DPRD OKU Timur dipimpin langsung Ketua DPRD Hermanto, didampingi para wakil ketua dan anggota dewan. Turut hadir Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M., unsur Forkopimda, kepala OPD, hingga para camat.

Postur APBD 2026: Pendapatan Turun, Defisit Ditutup Pembiayaan Neto

Badan Anggaran DPRD melalui Apri Santoso memaparkan struktur APBD 2026, yaitu:

• Pendapatan Daerah:** Rp 2.016.967.629.000
• Belanja Daerah:** Rp 2.020.462.445.400
• Defisit:** Rp 3.494.816.400
• Penerimaan Pembiayaan:** Rp 5.994.816.400
• Pengeluaran Pembiayaan:** Rp 2.500.000.000
• Pembiayaan Neto:** Rp 3.494.816.400
• SILPA: Nihil

Dengan komposisi tersebut, defisit APBD dapat ditutup oleh pembiayaan neto sehingga APBD dinyatakan berimbang.

Pendapatan Merosot 13,06 Persen

Dalam pemaparannya, Apri mengungkapkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan.

“Pendapatan daerah 2026 tercatat Rp 2,016 triliun, turun Rp 303 miliar atau 13,06 persen dari tahun sebelumnya,” jelasnya.

Penurunan terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang terpangkas secara nasional. Pada 2025, OKU Timur menerima TKD sebesar Rp 2,085 triliun, sementara pada 2026 turun menjadi Rp 1,766 triliun—selisih Rp 318,2 miliar atau 15,26 persen.

Rinciannya terdiri dari:

• Transfer Pemerintah Pusat:** Rp 1.618.909.325.000
• Transfer Antar Daerah:** Rp 148.060.864.723

Apri menyebut pemangkasan TKD hingga 25 persen secara nasional memaksa daerah mencari strategi adaptif.

“Ini momentum untuk meningkatkan kreativitas fiskal. Jalan menuju kemandirian fiskal memang tidak mudah, tapi harus ditempuh,” tegasnya.

Belanja Tetap Fokus pada Sektor Fundamental

Meski menghadapi penurunan pendapatan, alokasi belanja OPD tetap diarahkan pada sektor-sektor strategis dan fundamental. Hampir seluruh kecamatan juga mendapatkan alokasi belanja demi memastikan pemerataan pembangunan.

Badan Anggaran menyampaikan apresiasi kepada Bupati, DPRD, dan seluruh OPD yang telah menyelesaikan pembahasan tepat waktu. Mereka menegaskan pentingnya menjaga prinsip efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Lanosin: APBD 2026 Jadi Dasar Gerak Pembangunan

Bupati Lanosin mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas persetujuan APBD tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan serta OPD yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa APBD 2026 memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah untuk segera mengeksekusi program pembangunan, meski kondisi fiskal sedang tidak ideal.

Prioritas: SDM, Infrastruktur, Pemerataan Ekonomi

DPRD menekankan bahwa penurunan pendapatan tidak akan mengurangi komitmen pembangunan di OKU Timur. Fokus tetap pada peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta percepatan infrastruktur.

Semua pemangku kepentingan diharapkan terus menjaga sinergi agar pelayanan publik tetap optimal.

Dengan disahkannya APBD 2026, OKU Timur resmi memasuki tahun anggaran baru dengan tekad memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan fiskal nasional yang semakin kompleks. (Ag)