APBD OKU Timur Turun Drastis, Bupati Enos Prioritaskan Belanja yang Berdampak Langsung ke Masyarakat
 |
| Bupati OKU Timur Ir H Lanosin MT MM, atau Enos. (Foto: Istimewa) |
Bupati OKU Timur Ir H Lanosin MT MM, atau Enos, menegaskan bahwa kebijakan belanja harus lebih selektif di tengah penurunan pendapatan ini. Hal tersebut disampaikan usai membuka Rapat Paripurna DPRD OKU Timur, Selasa (25/11/2025).
“Penurunan APBD ini wajib kita sikapi. Belanja harus benar-benar dipilih yang paling prioritas dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” ujar Enos.
Berdasarkan Rancangan Alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Nomor S-62/PK/2025, pendapatan daerah OKU Timur pada 2026 hanya mampu menyentuh angka Rp2,02 triliun. Jumlah ini menurun Rp308,38 miliar atau setara 13,24 persen dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp2,32 triliun.
Meski terjadi kontraksi anggaran, pemerintah daerah memastikan penyusunan APBD tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
“Belanja diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan optimal,” tegas Enos.
Untuk mengatasi tekanan pendapatan, Pemkab OKU Timur tidak hanya mengandalkan efisiensi internal. Sinkronisasi program dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar daerah tetap mendapatkan alokasi kegiatan strategis.
“Sudah banyak program pusat yang masuk ke OKU Timur, seperti pembangunan irigasi dan jaringan gas dari Kementerian ESDM,” jelasnya.
Selain itu, dukungan dari kementerian lain seperti program cetak sawah dan optimalisasi lahan juga terus dikoordinasikan. Enos menambahkan bahwa bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumsel turut membantu perbaikan infrastruktur daerah.
Walau efisiensi diperketat, Enos memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
“Efisiensi tetap jalan. Tapi kalau sampai mati total, tentu tidak,” tegasnya.
Dalam paparannya, Enos menekankan bahwa fokus belanja daerah tahun 2026 tidak bergeser dari sektor-sektor strategis, terutama peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi lokal.
Selanjutnya, DPRD OKU Timur akan membahas secara rinci setiap pos anggaran sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah APBD 2026.
“Dengan tantangan berat di depan mata, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk menjaga ketahanan ekonomi, mengamankan layanan dasar, dan memastikan pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas,” pungkas Enos. (Red)
