Tokoh Masyarakat Muba Desak Pemerintah Tuntaskan Sengketa Batas dengan Muratara dan Percepat Perbaikan Jembatan Lalan
 |
| Foto: istimewa |
Agenda utama yang dibahas adalah sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) serta progres perbaikan Jembatan Lalan yang kondisinya masih rusak.
Tokoh masyarakat Muba, Yusnin S.Sos., M.Si., menilai aturan terkait batas wilayah sangat merugikan daerah.
Ia menyoroti lahirnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 yang merevisi Permendagri Nomor 50 Tahun 2014. Menurutnya, revisi tersebut dilakukan terburu-buru dan berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah.
“Proses revisinya hanya berlangsung tiga bulan. Ini jelas dipaksakan. Akibatnya, Muba kembali dirugikan, termasuk dalam kasus sumur migas Suban IV,” ujar Yusnin yang pernah menjabat Pj Bupati Muba pada 2017, Sabtu (23/8/2025).
Yusnin berharap Pemkab dan DPRD Muba membawa persoalan ini hingga ke tingkat pusat melalui Menteri Dalam Negeri, bahkan Presiden, agar keputusan tersebut dapat dicabut.
Selain isu batas wilayah, RDP juga membahas kondisi Jembatan Lalan yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara. Yusnin mendesak agar DPRD dan Pemkab Muba mengawasi ketat jalannya perbaikan jembatan tersebut.
“Jangan sampai pengerjaan molor. Jembatan Lalan adalah urat nadi Kecamatan Lalan. Jika tak segera diperbaiki, perekonomian masyarakat akan semakin tersendat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Muba, Ahmadi, memastikan pihaknya bersama Pemkab Muba akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Kami akan memonitor langsung pembangunan Jembatan Lalan, mendorong keterlibatan Pemkab dalam pengawasan, serta mengusulkan pembentukan Badan Usaha Pelabuhan untuk mengelola wilayah perairan Muba. Persoalan tapal batas dengan Muratara dan daerah lain juga akan menjadi perhatian agar tidak menimbulkan konflik baru,” ujarnya. (Rz)
