Zuriat Ki Marogan Siap Wakafkan Pulau Kemaro, Asal Bernuansa Islam dan Dikelola Bersama
 |
| Foto: Potret Pulau Kemaro Palembang, (istimewa) |
INDOTIMES.id, Palembang — Polemik kepemilikan lahan Pulau Kemaro kembali mencuat ke permukaan. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai dan berkeadilan, tanpa konflik berkepanjangan.
“Kita ingin duduk bersama, membangun niat baik dan mencari jalan keluar terbaik. Kalau memang milik zuriat, kita bicarakan konsep wakaf produktif. Jangan sampai ada konflik yang berlarut,” tegas Prima, Senin (30/6/2025).
Pemkot berharap sengketa ini bisa menjadi momentum penguatan identitas budaya dan religi Kota Palembang.
"Pulau Kemaro memiliki potensi menjadi destinasi wisata berbasis sejarah dan syariah, jika semua pihak bersatu," ungkapnya.
Zuriat Ki Marogan Siap Wakafkan Lahan
Perwakilan ahli waris Ki Marogan, Memet Ahmad, menyatakan dukungan terhadap pengembangan Pulau Kemaro menjadi kawasan wisata, asalkan pembangunan tetap menjunjung nilai-nilai Islam.
“Kami tidak menuntut ganti rugi atau jual-beli. Kami siap mewakafkan untuk kepentingan umat, tapi pembangunan harus membawa syiar Islam,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan Pulau Kemaro sebaiknya melibatkan Pemerintah Kota, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak nazir atau pengelola resmi wakaf.
Pulau Kemaro, Warisan Ulama Besar
Memet menjelaskan bahwa Pulau Kemaro seluas 87 hektare merupakan warisan dari ulama besar Ki Marogan, dengan bukti historis dan legal yang kuat. Di antaranya, putusan Mahkamah Agung tahun 1987, serta dokumen tanah berbahasa Arab tahun 1881 yang telah diterjemahkan resmi.
“Selama ini Pulau Kemaro dikenal karena kelentengnya, padahal sejarah Islam-nya sangat kuat. Kami hanya ingin pengakuan dan pengelolaan bersama. Bila tidak ditanggapi, kami siap menempuh jalur hukum,” pungkas Memet.
Pemerintah Kota Palembang menyambut baik sikap kooperatif dari pihak zuriat dan berharap konsep wisata religi dan sejarah di Pulau Kemaro bisa segera diwujudkan tanpa menimbulkan polemik baru. (A16)
