Tuntut Usut Dugaan Korupsi Rp12,2 Miliar di Pemkab PALI, Emak-Emak Kepung Kejati Sumsel
 |
INDOTIMES.ID, Palembang - Ratusan emak-emak berbaju ungu dari organisasi Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumatera Selatan menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin (23/6/2025).
Mereka menuntut pengusutan serius terhadap dugaan korupsi pengadaan kendaraan dinas senilai Rp12,2 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Para ibu-ibu yang juga tergabung dalam kelompok pengajian Al Hidayah Palembang ini menyuarakan kegeramannya atas pengadaan kendaraan mewah yang mereka nilai tidak wajar dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami dari masyarakat bawah, dari pengajian, dari warga biasa, tapi kami tidak bodoh! Kami tahu ini tidak wajar, dan kami menuntut agar Kejati segera menindak tegas siapa pun yang terlibat!” tegas Arifin Kalender, Ketua MMK Sumsel dalam orasinya.
Diduga Langgar Prosedur Penganggaran
Arifin menjelaskan, berdasarkan data dari SIRUP LKPP dan LPSE, pengadaan kendaraan dinas tersebut terindikasi tidak melewati proses penganggaran resmi dalam APBD Kabupaten PALI. Ia menyebutkan rincian dana pengadaan sebagai berikut:
- Kendaraan dinas roda empat: Rp6 miliar
- Kendaraan tambahan roda empat: Rp700 juta
- Sewa kendaraan dinas: Rp1,6 miliar
- Kendaraan dinas lainnya: Rp3,7 miliar
Kejati Sumsel Siap Tindaklanjuti
Aspirasi para emak-emak tersebut diterima langsung oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH MH, yang menegaskan bahwa Kejati telah mencatat laporan masyarakat dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya sesuai hukum.
“Kami terbuka untuk menerima bukti-bukti tambahan agar proses penyelidikan bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Aksi massa ini berjalan tertib dan dikawal ketat aparat kepolisian. Setelah menyampaikan tuntutan dan mendapatkan respons dari pihak kejaksaan, massa pun membubarkan diri secara damai.
Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat, bahkan dari kalangan akar rumput seperti ibu-ibu pengajian, mulai aktif mengawasi dan menggugat transparansi serta akuntabilitas anggaran publik.
Dugaan korupsi di PALI kini menjadi sorotan tajam, dan publik menanti langkah nyata penegakan hukum. (Red)
