indotimes.id, PALEMBANG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga dari Fraksi Partai Golkar, menyoroti rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta belum optimalnya pengembangan desa wisata di Sumatera Selatan (Sumsel).
Hal tersebut disampaikan Lamhot saat diwawancarai usai menggelar rapat di Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026).
Kunjungan reses bersama rombongan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan, melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI.
Lamhot mengatakan, pihaknya tidak hanya melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi serta potensi ekonomi daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyerapan KUR di Sumsel yang dinilai masih sangat rendah.
“Penyerapan KUR di Sumatera Selatan ini sangat kecil sekali, hanya sekitar Rp7 triliun atau kurang lebih 2,5 persen dari tingkat nasional. Padahal, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,04 persen,” ujarnya.
Menurut Lamhot, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat semakin ditingkatkan.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Selain sektor pembiayaan UMKM, Lamhot yang merupakan politisi Golkar dua periode di DPR RI ini juga menyoroti potensi pariwisata Sumsel yang dinilai cukup besar, tetapi belum diikuti dengan pengembangan desa wisata secara optimal.
Dari 104 desa wisata yang tercatat di Sumsel, belum ada satu pun yang masuk kategori Desa Wisata Mandiri.
Sementara itu, hanya empat desa yang telah berada pada kategori Desa Maju.
“Potensi pariwisata di Sumatera Selatan ini cukup banyak.
Namun, dari 104 desa wisata, belum ada yang menjadi Desa Wisata Mandiri. Hanya empat yang masuk kategori Desa Maju,” ungkapnya.
Lamhot menilai, beragam destinasi wisata yang dimiliki Sumsel membutuhkan pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan, promosi, maupun pemberdayaan masyarakat lokal.
Pengembangan desa wisata diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat di pedesaan.
Karena itu, melalui kunjungan reses tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder agar potensi ekonomi serta pariwisata Sumsel dapat dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.
Naskah ini bisa dipertajam ke gaya Tempo dengan angle “KUR Sumsel Hanya Rp7 Triliun, Komisi VII DPR Soroti Ketimpangan Pembiayaan UMKM”. (Are/Rls)
