Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Penyadapan Nomor Presiden Prabowo, Kacik Ekky Pertanyakan Motif Tindakan Tersebut

Rabu, November 04, 2026 | 14:00 WIB Last Updated 2026-11-04T07:00:53Z
Ekky Sahrudin, SH., MH., Eksekutif Bidang Hukum Persaudaraan LMND Sumatera Selatan 


indotimes.id, PALEMBANG – Dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan serius mengenai motif, aktor, dan kepentingan di balik tindakan tersebut. Bahkan, muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya agenda makar yang tersembunyi di balik dugaan penyadapan tersebut.


Menanggapi persoalan ini, Eksekutif Bidang Hukum Persaudaraan LMND Sumatera Selatan, Ekky Sahrudin, SH, MH, yang akrab disapa Kacik Ekky, menilai dugaan penyadapan yang menyasar langsung kepala negara merupakan persoalan serius dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan biasa.


Menurutnya, tindakan intersepsi atau penyadapan telekomunikasi secara ilegal, terlebih jika menyasar komunikasi Presiden, patut didalami secara menyeluruh karena berpotensi berkaitan dengan kepentingan politik maupun ancaman terhadap keamanan negara.


"Pertanyaan besarnya, apakah ada upaya makar di balik dugaan penyadapan ini? Jawabannya sangat bergantung pada sejauh mana penyidik mampu mengungkap fakta dan membuktikan keterkaitan tindakan tersebut dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah," ujar Kacik Ekky.


Ia menjelaskan, penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Dalam perspektif hukum, harus ada pembuktian mengenai maksud, tujuan, serta rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.


Karena itu, menurutnya, penyidik tidak cukup hanya mengungkap siapa pelaku teknis penyadapan. Aparat juga perlu menelusuri siapa pihak yang memerintahkan, siapa yang mendanai, bagaimana jaringan tersebut bekerja, serta untuk kepentingan apa informasi hasil penyadapan digunakan.


"Kalau memang ditemukan bukti bahwa penyadapan ilegal itu merupakan bagian dari desain terstruktur untuk mengambil alih kekuasaan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, tentu persoalannya menjadi jauh lebih serius. Namun, jika hanya berkaitan dengan pengumpulan informasi politik, unsur makar tidak bisa begitu saja disimpulkan," tegasnya.


Lebih lanjut, Persaudaraan LMND Sumatera Selatan mendesak agar aparat penegak hukum mengusut persoalan ini secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Penelusuran harus diarahkan hingga ke aktor intelektual atau pihak yang diduga menjadi pengendali di balik tindakan tersebut.


Kacik Ekky menilai, ketidakjelasan penanganan perkara justru berpotensi memperbesar spekulasi di tengah masyarakat. Terlebih, jika dugaan tersebut menyeret nama mantan pejabat tinggi kepolisian, pengungkapan perkara harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh tebang pilih.


"Siapa yang memerintahkan dan apa tujuan sebenarnya harus dibuka secara terang. Jangan sampai masyarakat terus dibayangi spekulasi mengenai adanya agenda makar, sementara fakta hukum yang sesungguhnya belum diungkap," pungkasnya.


Persaudaraan LMND Sumatera Selatan menegaskan bahwa pengusutan kasus ini penting bukan hanya untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana penyadapan ilegal, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta stabilitas kehidupan demokrasi di Indonesia. (SB/Rls)

×
Berita Terbaru Update