indotimes.id, PALEMBANG – Musyawarah Daerah (Musda) III Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., sebagai Ketua DPD KPPI Sumsel periode 2026–2031. Zaitun terpilih secara aklamasi dalam Musda yang berlangsung di Ruang Rapat Parameswara, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Jumat (30/10/2026).
Musda yang dipimpin Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI, Athea Sarastiani, tersebut sekaligus menjadi momentum pergantian kepemimpinan dari Anita RA Noeringhati kepada Zaitun, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam kepengurusan inti, Zaitun didampingi Aina Rumiyati Aziz sebagai Sekretaris dan Salma Assegaff sebagai Bendahara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Wilayah DPP KPPI Dwi Setya Pratiwi, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Sumsel sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi, sejumlah anggota DPRD Sumsel, serta Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa.
Usai pelantikan, Zaitun menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musda dan terbentuknya kepengurusan baru. Ia berharap KPPI ke depan tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan peran perempuan dalam politik.
“Harapannya, kehadiran KPPI tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perempuan di bidang politik,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Zaitun menjelaskan, langkah selanjutnya adalah membentuk kepengurusan KPPI Sumsel dengan melibatkan kader perempuan dari berbagai partai politik.
Pihaknya telah menyampaikan surat kepada fraksi-fraksi di DPRD Sumatera Selatan agar masing-masing partai mengirimkan lima utusan perempuan untuk bergabung dalam kepengurusan.
“Surat permintaan dari KPPI telah kami sampaikan kepada pengurus partai politik melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumatera Selatan,” jelasnya.
Partisipasi kader dari 16 partai politik dalam Musda tersebut menjadi gambaran keterlibatan perempuan lintas partai. Zaitun berharap keberagaman itu dapat menjadi modal untuk membangun sinergi sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
Pendidikan Politik dan Penguatan Kapasitas Perempuan
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, Zaitun ingin menjadikan KPPI Sumsel sebagai wadah yang mendorong peningkatan kualitas dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik di Bumi Sriwijaya.
Menurutnya, dukungan partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar program-program organisasi dapat berjalan secara efektif.
Ia menilai perempuan yang terjun ke dunia politik harus memiliki wawasan, pengetahuan, serta kemampuan yang memadai. Keterlibatan perempuan tidak cukup hanya untuk memenuhi angka keterwakilan, tetapi juga harus diikuti kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Perempuan yang terjun ke politik tidak cukup hanya hadir untuk memenuhi keterwakilan, tetapi harus siap berkontribusi secara substantif,” pesannya.
Salah satu program yang menjadi perhatian Zaitun adalah pelaksanaan pendidikan politik, bimbingan teknis (bimtek), serta pelatihan bagi kader perempuan secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta memperkuat kapasitas perempuan agar mampu menjalankan peran politik secara aktif dan bertanggung jawab.
Lima Agenda Strategis KPPI Sumsel
Untuk menjalankan organisasi selama periode 2026–2031, KPPI Sumsel menyiapkan sejumlah agenda strategis.
Pertama, memperkuat konsolidasi lintas partai dengan merangkul kader perempuan dari berbagai partai politik. Keterlibatan 16 partai politik dalam Musda diharapkan menjadi modal awal membangun komunikasi dan sinergi organisasi.
Kedua, menyelenggarakan pendidikan politik, bimtek, dan pelatihan secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas kader perempuan.
Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya perempuan politik agar mampu berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Keempat, menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan penguatan demokrasi melalui program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kelima, mempersiapkan keikutsertaan perwakilan KPPI Sumsel dalam Kongres Nasional KPPI yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir November 2026.
Terkait agenda nasional tersebut, Zaitun berharap delegasi Sumatera Selatan dapat membawa aspirasi perempuan politik daerah ke tingkat nasional.
Ia menilai kongres menjadi forum penting untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan perempuan di daerah agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan organisasi.
Mengenal Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) merupakan wadah bersama bagi perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik, baik sebagai kader partai politik, pengurus organisasi politik, maupun anggota legislatif.
KPPI memiliki karakter lintas partai. Artinya, perempuan dari berbagai latar belakang dan afiliasi politik dapat bergabung dalam satu wadah untuk memperkuat peran serta keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik.
Keberadaan KPPI juga berkaitan dengan upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk kebijakan afirmasi minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif.
Dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap jaringan politik, sumber daya, hingga kesempatan meningkatkan kapasitas dan pengalaman.
Karena itu, KPPI diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi, penguatan kapasitas, advokasi, serta kaderisasi untuk mempersiapkan perempuan politik yang berkualitas.
Melalui kepemimpinan Zaitun periode 2026–2031, KPPI Sumsel diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas partai, meningkatkan kualitas kader perempuan, serta memperluas kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi.
(Yanti/ril)
.jpg)
