.jpg)
indotimes.id, PALEMBANG — Gaya komunikasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Yudha Fardyansah, menuai kritik dari pengamat sosial dan politik, Bagindo Togar. Ia menilai, pejabat publik harus mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan sikap santun dalam berkomunikasi dengan masyarakat maupun insan pers.
Menurut Bagindo, tugas pejabat publik tidak sebatas menjalankan urusan administratif dan program pemerintahan. Mereka juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap rendah hati, serta terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Seorang pejabat publik harus profesional, rendah hati, berpendidikan, transparan, dan mengedepankan pelayanan prima kepada publik,” demikian substansi kritik Bagindo terhadap gaya komunikasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Sorotan tersebut mencuat setelah gaya komunikasi Yudha saat diwawancarai wartawan menjadi perhatian. Dalam kesempatan itu, Yudha disebut menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan, “Kan sudah aku omongke. Gek aku-aku dak galak lagi bicara dengan wartawan lagi.”
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena hubungan komunikasi antara pejabat pemerintah dan wartawan merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Wartawan membutuhkan akses informasi dan penjelasan yang memadai agar publik dapat mengetahui perkembangan kebijakan, program, serta pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam konteks pelayanan publik, komunikasi yang santun, etis, dan responsif semestinya menjadi bagian dari standar profesionalisme pejabat pemerintahan. Kritik maupun pertanyaan dari wartawan juga merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Terlebih, Dinas PUPR memiliki tanggung jawab strategis dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kota Palembang.
Jangan Berhenti pada Jabatan, Publik Menunggu Kinerja
Profesionalisme pejabat publik tidak hanya diukur dari cara berkomunikasi, tetapi juga dari capaian kerja, transparansi program, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, kinerja Dinas PUPR Kota Palembang perlu dievaluasi secara objektif berdasarkan program yang dilaksanakan, target yang dicapai, dan dampaknya terhadap kebutuhan warga.
Keterbukaan terhadap kritik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan dan hasil kerjanya kepada masyarakat, termasuk ketika muncul pertanyaan mengenai efektivitas program pembangunan maupun penanganan persoalan infrastruktur.
Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan resmi. Kepercayaan tersebut juga tumbuh dari komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta hasil kerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Klarifikasi Tetap Terbuka
Hingga berita ini disusun, tanggapan Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, terkait kritik terhadap gaya komunikasinya masih perlu dikonfirmasi.
Klarifikasi dari pihak terkait diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai konteks pernyataan tersebut. Prinsip keberimbangan tetap harus dikedepankan agar pemberitaan mengenai kritik terhadap pejabat publik disampaikan secara proporsional dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pejabat yang tidak hanya mampu menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga komunikatif, terbuka terhadap kritik, dan menunjukkan profesionalisme melalui kinerja nyata.
Sebab, jabatan publik bukan sekadar kewenangan, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan komitmen untuk melayani masyarakat. (are/rls)
