indotimes.id, JAKARTA – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengkritik munculnya sejumlah narasi yang berkembang di ruang publik seperti "Indonesia Gelap", "Kabur dari Indonesia", "Buang Rupiah", hingga "Indonesia Bangkrut". Menurutnya, narasi-narasi tersebut tidak sejalan dengan tradisi gerakan sosial yang selama ini berkembang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026), Haris menilai gerakan sosial pada umumnya lahir untuk menawarkan harapan dan alternatif perubahan terhadap kondisi yang dianggap tidak ideal, bukan justru membangun pesimisme terhadap masa depan bangsa.
"Narasi seperti Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah, maupun Indonesia Bangkrut merupakan hal yang anomali dalam tradisi gerakan sosial yang pernah berkembang di Indonesia," ujar Haris.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan semangat perjuangan para pendiri bangsa pada masa revolusi kemerdekaan yang mengusung cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, dan mandiri. Menurutnya, tokoh-tokoh seperti Bung Karno dan Bung Hatta justru membangun optimisme nasional meskipun menghadapi berbagai tantangan berat pada masa itu.
Haris mengaku prihatin karena setelah delapan dekade kemerdekaan Indonesia, masih muncul narasi yang dinilai melemahkan semangat kemandirian nasional.
Lebih lanjut, ia menilai berbagai program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang disorotnya adalah langkah pemerintah dalam menekan kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini dianggap merugikan negara.
Menurut Haris, gerakan sosial idealnya hadir sebagai antitesis terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mencontohkan gerakan reformasi yang mengusung demokratisasi sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang dianggap otoriter, maupun gerakan anti-neoliberalisme yang menolak privatisasi dan pengurangan subsidi bagi rakyat.
Karena itu, ia menilai gerakan yang menolak program-program sosial pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, maupun pembangunan kampung nelayan merupakan fenomena yang berbeda dari tradisi gerakan sosial sebelumnya.
"Gerakan sosial biasanya memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, gerakan yang menolak alokasi anggaran untuk program-program kesejahteraan rakyat menjadi sesuatu yang sulit mendapatkan dukungan luas dari masyarakat," katanya.
Terkait program MBG, Haris menilai program tersebut merupakan langkah besar pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Ia mengakui pelaksanaan program yang masih baru tentu menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan proses penyempurnaan.
Menurutnya, berbagai kekurangan yang muncul dalam tahap awal pelaksanaan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan untuk menolak keseluruhan program.
"Program sebesar ini tentu membutuhkan waktu, pengawasan, dan evaluasi agar dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Haris berharap perdebatan publik terkait berbagai kebijakan pemerintah tetap berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan semangat membangun bangsa dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. (Red)
