indotimes.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengungkap perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, Edison. Dugaan kasus tersebut berkaitan dengan penerimaan uang dari proyek pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan penerimaan tersebut menjadi bagian dari perkara yang saat ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.
“Dalam perkara ini, dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim,” ujar Budi, Selasa (9/6/2026).
Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, tim penindakan mengamankan total 10 orang yang terdiri dari lima orang unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima orang dari pihak swasta.
Selain Bupati Edison, sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta turut menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami keterlibatan masing-masing dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara guna menentukan langkah hukum lanjutan. Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa kasus tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Maka berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan,” kata Budi.
Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek pengadaan.
“Untuk barang bukti, sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” jelasnya.
Meski demikian, KPK masih belum mengumumkan secara resmi identitas seluruh tersangka maupun rincian peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan lanjutan dan melengkapi administrasi penyidikan sebelum menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap kepada publik.
Kasus ini kembali menempatkan sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai salah satu area yang rawan praktik korupsi. Dugaan suap yang berkaitan dengan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan layanan pendidikan.
Publik kini menunggu pengumuman resmi KPK terkait nama-nama tersangka, nilai proyek yang menjadi objek perkara, serta aliran dana yang diduga terlibat dalam kasus yang menjerat Bupati Muara Enim tersebut. (Red)
