Polemik Mobil Dinas dan Desakan Pemakzulan Bupati PALI, Ini Kata Eftiyani
INDOTIMES.id, PALEMBANG - Polemik kepemimpinan Asgianto - Iwan Tuaji meruncing, kritik terus mengalir. Pengadaan mobil dinas senilai Rp12 Miliar di jadikan kambing hitam. Bahkan, desakan pembentukan panitia khusus (Pansus) pemakzulan seolah menjadi atensi.
Situasi semakin panas setelah mantan Bupati PALI, Heri Amalindo, menyebut tak pernah menginstruksikan penganggaran kendaraan mewah tersebut.
Sebelumnya, pernyataan Ketua DPRD PALI, Ubaidillah kepada awak media (12/8/2025), menyebut pengadaan mobil dinas itu tertuang jelas dalam DPA 2024, dengan total anggaran Rp12 miliar, bukan hanya untuk mobil Bupati, tapi juga mobil tamu dan lainnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis klaim bahwa penganggaran tersebut muncul tanpa sepengetahuan kepala daerah, mengingat seluruh dokumen APBD hanya bisa berjalan atas persetujuan bupati yang menjabat kala itu.
Namun polemik tersebut justru memantik reaksi dari berbagai pihak, salah satunya datang dari tokoh politik PALI, H. Eftiyani SH. Persoalan mobil dinas yang dianggap menentang instruksi presiden tak dapat dijadikan bahan dalam pemakzulan Asgianto.
Dijelaskan Eftiyani, Asgianto - Iwan Tuaji belum memiliki kewenangan dalam menetapkan anggaran belanja pada saat itu. Hal ini tentu menjadi pertanyaan semua pihak bagaimana dia bisa melakukan belanja sementara dia belum dilantik menjadi Bupati?
"Kembali lagi ini adalah soal kejujuran, berani atau tidak pemimpin terdahulu untuk jujur kepada publik, selain itu, TAPD harus berani bicara,"tuturnya, Sabtu, (16/8/2025).
Bahkan, ia secara tegas menyampaikan kritiknya terhadap sikap mantan Bupati PALI, Heri Amalindo, yang dinilai berusaha lepas tangan dari sejumlah kebijakan anggaran bermasalah yang kini menuai sorotan.
“Ini soal miliaran rupiah uang rakyat yang tercantum dalam APBD. Mustahil seorang kepala daerah bisa mengaku tidak tahu-menahu terhadap dokumen yang ia sendiri tanda tangani. Perencanaan anggaran itu melalui proses yang panjang dan terstruktur, disusun, diverifikasi, dan disahkan saat dia masih menjabat. Kalau sekarang beliau mengklaim tidak tahu, maka publik wajar bertanya: apakah memang benar tidak tahu, sedang berpura-pura, atau ada yang sengaja ditutupi?” tegas Eftiyani.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak bisa sekadar menyalahkan 'tangan kreatif bawahan', apalagi melempar tanggung jawab ke pundak pemerintahan baru Asgianto–Iwan Tuaji.
Eftiyani menilai, kebijakan yang hari ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat justru disahkan di masa Heri Amalindo masih memimpin. Maka tidak pantas jika hari ini mantan Bupati PALI itu bersikap seolah tak terlibat.
“Jangan ajari rakyat melupakan jejak kekuasaan. Kepemimpinan bukan panggung sandiwara tempat lepas peran saat lampu sorot padam. Kalau hari ini rakyat kecewa, jangan buru-buru tunjuk orang lain—karena mungkin, luka itu ditorehkan sejak dulu,”ujarnya.
Lanjut Eftiyani, tanggung jawab tertinggi pengelolaan keuangan daerah ada di pundak kepala daerah.
“Ini bukan soal administrasi semata, tapi soal moralitas dan tanggung jawab kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak akan lari dari kenyataan atau melempar kesalahan. Jika ada yang salah, akui. Jangan malah membangun narasi pembelaan diri yang justru mencederai akal sehat publik,”tukasnya.
Disisi lain, ia juga mengungkap bahwa sebelum pengadaan Land Cruiser, Pemkab PALI juga sempat menganggarkan mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon pada tahun 2022. “Apakah itu juga beliau tidak tahu? Kenapa tidak pernah dijelaskan ke publik secara terbuka? Ini bukan kejadian satu kali, tapi pola yang berulang. Maka wajar kalau publik mulai mempertanyakan kejujuran dan integritas seorang pemimpin,”ungkapnya.
Eftiyani pun menyerukan agar masyarakat PALI tidak diam. “Rakyat jangan dibodohi. Uang negara itu uang rakyat. Kalau ada pejabat yang pura-pura lupa atau mencoba menutup-nutupi, maka rakyat berhak menuntut kejujuran,”serunya.
Lebih lanjut, ia berharap kasus ini menjadi pelajaran agar masyarakat lebih cerdas dan kritis menilai rekam jejak pemimpin. “PALI butuh pemimpin yang jujur, berani, dan tidak bersembunyi di balik alasan. Bukan yang pandai berdalih tapi lemah dalam tanggung jawab.”harapnya.
Eftiyani, dalam pernyataannya juga menekankan agar jangan membandingkan kepemimpinan Asgianto - Iwan Tuaji yang baru menjabat enam bulan dengan pemimpin terdahulu yang telah menjabat selama dua belas tahun, apalagi dijadikan tolak ukur kemunduran Kabupaten PALI.
"Pertanyaannya gini, gimana mau dikatakan mundur, dari dulu pun maju aja belum,"ucapnya.
Selain itu, ia juga mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Asgianto-Iwan Tuaji untuk membuktikan kinerjanya, mengingat Bupati dan Wakil Bupati saat ini baru enam bulan menjalani roda pemerintahan.
"Mari kita beri kesempatan Asgianto - Iwan Tuaji untuk bekerja, bagaimanapun mereka adalah pemimpin pilihan rakyat. Namun, sedikit catatan mereka juga harus membuka ruang kepada siapapun, turunkan ego dan bawa PALI ke arah lebih baik,"tutupnya. (Reza)
