Kritisi Tunggakan PDAM, M Afif Akbar : Rumah Dinas Polres PALI Dapat Keistimewaan, Warga Kecil Diputus Tanpa Ampun
INDOTIMES.id, Pali – Himpunan Mahasiswa PALI (HIMAPALI) kritisi soal tunggakan tagihan PDAM puluhan rumah dinas Polres PALI. Kritik itu disampaikan Wakil Ketua HIMAPALI M Afif Akbar melalui siaran pers, Minggu (13/7/2025).
Menurut Afif, dirinya menyayangkan terjadinya hal tersebut, puluhan rumah dinas Polres PALI menikmati fasilitas air bersih tanpa membayar tagihan.
"Sementara di sisi lain, jika hal ini terjadi kepada rakyat biasa mungkin 3 bulan langsung diputus oleh pihak PDAM tanpa negosiasi,"ucapnya.
Dijelaskan Afif, dari data resmi PDAM Tirta PALI Anugerah menunjukkan bahwa sebanyak 60 unit rumah dinas Polres PALI tercatat menunggak, bahkan ada yang menunggak hingga 18 bulan.
"Hebatnya, aliran air ke komplek itu tetap jernih dan lancar, seolah-olah keistimewaan adalah hak lahiriah, jangan-jangan rumah dinas itu pakai sistem doa dan harapan bukan meteran,"ujarnya geram.
Seolah tak terima atas hal tersebut, Mahasiswa UIN Raden Fatah ini mempertanyakan perilaku PDAM Tirta PALI Anugerah dan institusi bersangkutan yang dinilai tidak ubahnya seperti sinetron klasik, ada kasta istimewa yang tak tersentuh, walau jelas-jelas menunggak belasan bulan.
“Kalau warga biasa yang nunggak, petugas datang bawa tang, cabut meteran. Tapi kalau rumah dinas polisi? Aman. Mungkin airnya sudah punya jalur kekebalan khusus,”ungkap Afif seolah bertanya.
Disisi lain, Afif mendesak Kapolda Sumsel untuk segera mengevaluasi Kapolres PALI, karena telah membiarkan institusi yang dipimpinnya menumpuk utang pada PDAM tanpa penyelesaian yang jelas.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Kapolres PALI untuk angkat bicara dan memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.
“Ini bukan sekadar administrasi, ini soal integritas. Kalau Kapolres diam saja, artinya pembiaran ini memang disengaja,”kata Afif.
Selain itu, menurut Afif DPRD Kabupaten PALI juga harus tegas dalam melakukan pengawasan, jangan jadi penonton ditengah ketidak adilan.
Bahkan, Afif juga menantang DPRD Kabupaten PALI untuk memanggil PDAM dan Polres dalam forum terbuka.
"Jangan sampai rakyat hanya melihat wakilnya sebagai penonton pasif di tengah praktik pelayanan publik yang tebang pilih,"tegasnya.
Lebih lanjut, Afif menilai bahwa masyarakat jangan heran jika PAD lemah, kalau tagihan saja tak dibayar.
“Bayar air itu bukan sekadar kewajiban, tapi bagian dari komitmen membangun daerah. Jangan minta dihormati kalau tak mampu memberi contoh. Kami tunggu apakah Kapolres akan bicara terkait hal ini, jika tidak kami akan membawa persoalan ini lebih jauh,"pungkasnya. (Rz)
