DPRD OKI Anggarkan Rp5,1 M untuk Mobil Dinas Baru, Bupati: Sudah Dibahas Sejak Tahun Lalu

Foto: Bupati OKI H. Muchendi, (istimewa).

INDOTIMES.id, Kayuagung — Rencana pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuai perhatian publik.

Informasi tersebut terungkap melalui situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam situs tersebut, tercatat paket pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan kode 59041610. Rinciannya meliputi satu unit kendaraan untuk Ketua DPRD berkapasitas maksimal 2.500 cc dan tiga unit kendaraan untuk para Wakil Ketua dengan kapasitas maksimal 2.200 cc.

Total pagu anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas ini mencapai Rp5,1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKI tahun 2025.

Menanggapi hal tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa rencana pengadaan tersebut bukan keputusan mendadak. Ia menyebut pengadaan mobil dinas sudah dibahas dan disepakati sejak tahun sebelumnya antara Pemkab OKI dan DPRD.

“Jadi DPRD OKI sudah melakukan pembahasan dari tahun sebelumnya. Artinya barang itu sudah dibahas lebih dulu dan sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD OKI,” ujar Muchendi saat diwawancarai di Mapolres OKI, Selasa (1/7/2025).

Muchendi menjelaskan, pengadaan mobil dinas ini dilatarbelakangi oleh kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, kendaraan baru dinilai penting untuk mendukung mobilitas dan kinerja para pimpinan DPRD yang sering melakukan kegiatan luar kantor.

“Memang ada keputusan yang mendasar. Kendaraan yang ada saat ini tidak lagi layak digunakan untuk aktivitas pimpinan DPRD. Sementara mereka memiliki beban kerja yang tinggi, mulai dari kegiatan reses hingga tugas-tugas penting lainnya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan di OKI yang belum merata dan berpengaruh terhadap efektivitas kerja jika menggunakan kendaraan yang sudah uzur.

Terkait kondisi keuangan daerah yang sedang defisit, Muchendi mengakui hal tersebut. Namun, menurutnya ada kebutuhan pokok yang tetap harus dipenuhi, termasuk kendaraan dinas DPRD.

“Memang kita sedang dalam kondisi defisit, tapi ada kebutuhan yang tidak bisa disisihkan. Dari hasil efisiensi, kita menyisir anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, namun kebutuhan mendasar seperti ini tetap harus dipenuhi,” pungkasnya.