Pengusaha Geram! Premanisme Berkedok Ormas Kian Merajalela, Prabowo Perintahkan TNI-Polri Bertindak
INDOTIMES.ID, Jakarta – Kalangan pengusaha semakin resah dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).
Pemalakan hingga pungutan liar (pungli) terhadap dunia usaha terus terjadi, bahkan disebut-sebut menghambat investasi.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dan memerintahkan TNI-Polri untuk menindak tegas praktik ilegal ini.
“Presiden perintahkan TNI-Polri untuk melihat kasus seperti ini. Kita harus tindak dan pelajari dengan baik, pokoknya harus ditangani dengan baik,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025).
Aksi ormas yang meresahkan ini telah lama menjadi keluhan dunia usaha. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa banyak pelaku pemalakan berasal dari kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari celah dari proyek-proyek yang ada.
“Kebanyakan mereka tuh nggak punya kerjaan. Jadi cara mereka ya begitu,” kata Hariyadi kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/3/2025).
Tak hanya itu, menurutnya, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, sejumlah oknum ormas kerap meminta “jatah” Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pengusaha.
Beberapa pengusaha bahkan terpaksa memberikannya demi kelancaran bisnis mereka.
Persoalan ini juga disebut menjadi penyebab gagalnya beberapa investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan investasi berjalan lancar.
“Kalau investasi masuk dan semuanya lancar, damai, itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Dengan adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo, diharapkan aparat keamanan segera bertindak tegas terhadap aksi premanisme berkedok ormas yang telah merugikan dunia usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi. (Fd)
