indotimes.id, PALEMBANG – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Furqon Palembang akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait gugatan mantan Ketua Yayasan dan Kepala Operasional yang mempersoalkan dugaan belum terpenuhinya hak-hak setelah pemberhentian dari jabatan.
Pihak yayasan menegaskan tidak memiliki maksud untuk mengabaikan hak-hak yang bersangkutan sebagai pegawai. Yayasan juga menyatakan terbuka terhadap penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan mekanisme hukum yang berlaku.
Ketua Yayasan SIT Al Furqon Palembang, drg. Ishlah Amanda, mengatakan pihaknya menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun tuntutan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Namun, menurutnya, lembaga perlu memberikan penjelasan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi informasi yang tidak utuh dan menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
"Kami meyakini bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja harus diselesaikan melalui mekanisme yang patut, terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Ia menegaskan, tanggapan tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun polemik ataupun menyerang pihak tertentu, melainkan memberikan informasi yang berimbang sekaligus menjaga kehormatan semua pihak.
Sementara itu, Kepala Operasional SIT Al Furqon, Zakiudin, S.Pd.I., Gr., menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian dari jabatan Ketua Yayasan dan Kepala Operasional diambil berdasarkan hasil evaluasi serta sejumlah pertimbangan internal lembaga.
Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dinilai serius dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan tata kelola organisasi.
Salah satu pertimbangannya, kata Zakiudin, adalah persoalan hukum personal yang sedang dihadapi pihak bersangkutan. Karena itu, yayasan memandang perlu mengambil langkah pemberhentian agar yang bersangkutan dapat lebih fokus menghadapi persoalan hukumnya tanpa membawa nama SIT Al Furqon secara kelembagaan.
Selain itu, pemberhentian tersebut juga disebut sebagai bagian dari proses regenerasi organisasi yang dinilai wajar untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan lembaga.
Meski demikian, Zakiudin menegaskan bahwa pemberhentian dari jabatan tidak serta-merta mengakhiri status kepegawaian yang bersangkutan. Selama menjabat sekitar dua tahun sebagai Ketua Yayasan dan Kepala Operasional, yang bersangkutan tetap berstatus sebagai pegawai SIT Al Furqon.
Hak Pegawai Tetap Diperhitungkan
Terkait tuntutan pemenuhan hak-hak setelah pemberhentian, pihak yayasan menegaskan tidak memiliki niat untuk menghindari ataupun mengabaikan kewajiban yang secara hukum menjadi hak mantan pimpinan tersebut.
Zakiudin menjelaskan, setiap komponen hak dan kewajiban harus diperiksa secara objektif dengan mempertimbangkan masa kerja, status hubungan kerja, dasar pemberhentian, serta ketentuan dalam perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan tersebut harus didasarkan pada perhitungan yang tepat dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Undangan Pertemuan Belum Terlaksana
Lebih lanjut, Zakiudin mengungkapkan bahwa pihak yayasan telah beberapa kali berupaya membuka ruang komunikasi dengan mengundang yang bersangkutan untuk menghadiri pertemuan resmi di lingkungan SIT Al Furqon.
Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai forum klarifikasi dan pembahasan penyelesaian persoalan, termasuk mengenai perhitungan serta pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Namun, menurut Zakiudin, hingga saat ini pertemuan tersebut belum terlaksana karena pihak yang bersangkutan belum memenuhi undangan resmi yang telah disampaikan.
Ia menyebutkan, pihak mantan pimpinan menghendaki agar komunikasi dilakukan di luar lingkungan lembaga. Sementara itu, yayasan menilai pembahasan perlu dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai dengan aturan dan tata kelola organisasi.
"Jika yang bersangkutan ingin menyelesaikan persoalan ini, silakan hadir ke Al Furqon untuk memenuhi undangan resmi lembaga," katanya.
Siap Tempuh Mekanisme Hukum
Pihak SIT Al Furqon juga menegaskan bahwa setiap klaim maupun tuntutan terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak harus diuji berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Yayasan menyatakan tidak ingin membangun opini tandingan ataupun menjadikan persoalan internal sebagai polemik berkepanjangan di ruang publik.
Apabila diperlukan, penyelesaian akan ditempuh melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak yayasan juga menyatakan komitmennya untuk menghormati setiap proses hukum dan tidak mendahului keputusan instansi yang berwenang.
Sebagai lembaga pendidikan, SIT Al Furqon menilai kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pihak yayasan memastikan persoalan internal tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan pendidikan, kepentingan peserta didik, perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan, maupun keberlangsungan organisasi.
(Yanti)
