indotimes.id, PALEMBANG – Ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026), mendapat sorotan publik.
Ketua Eksekutif Bidang Hukum Persaudaraan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Selatan, Ekky Sahrudin, S.H., M.H., yang akrab disapa Kacik Ekky, menegaskan bahwa ketidakhadiran gubernur dalam agenda strategis bersama DPR RI memang tidak serta-merta merupakan tindakan melanggar hukum. Namun, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai hal sepele karena menyangkut etika kepemimpinan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hubungan kelembagaan.
Menurut Kacik Ekky, kehadiran Komisi VII DPR RI bersama rombongan dan mitra kerja dalam agenda tersebut seharusnya menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah sekaligus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Jangan hanya dilihat dari perspektif apakah gubernur melanggar hukum atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah soal tanggung jawab kepemimpinan, etika pemerintahan, dan penghormatan terhadap agenda resmi lembaga negara. Ketika DPR RI datang membawa agenda strategis untuk daerah, seharusnya pemerintah provinsi menunjukkan keseriusan dan kesiapan menyambutnya," tegas Kacik Ekky.
Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, kunjungan kerja Komisi DPR RI bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Meski demikian, Kacik Ekky mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan DPR RI dengan pemerintah daerah tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai hubungan komando yang mewajibkan gubernur hadir secara pribadi dalam setiap agenda.
Kehadiran gubernur dapat diwakilkan kepada pejabat yang berwenang, termasuk Sekretaris Daerah, sepanjang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Secara hukum, tidak ada alasan untuk langsung menyimpulkan bahwa ketidakhadiran gubernur merupakan tindak pidana. Tetapi jangan pula menjadikan aspek legalitas sebagai tameng untuk mengabaikan aspek kepatutan. Legalitas dan etika pemerintahan merupakan dua hal yang harus sama-sama dijaga," ujarnya. Senin (9/11/2026).
Soroti Persoalan KUR dan Kepentingan Masyarakat
Kacik Ekky juga menyoroti substansi agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, terutama persoalan rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan yang disoroti anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), dengan angka sekitar 2,5 persen.
Menurutnya, persoalan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan mengenai siapa yang hadir atau tidak hadir dalam sebuah pertemuan.
Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu instrumen penting untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pembiayaan. Rendahnya penyerapan KUR perlu ditelusuri secara serius agar tidak semakin menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Ini yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai persoalan koordinasi antarlembaga justru mengorbankan pembahasan masalah yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan apa kendalanya, bagaimana solusinya, dan langkah konkret apa yang akan dilakukan," katanya.
Ia menilai, seorang gubernur tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi politik dan kelembagaan dengan DPR RI demi kepentingan pembangunan daerah.
Jangan Abaikan Etika Kepemimpinan
Lebih lanjut, Kacik Ekky menegaskan bahwa penundaan agenda rapat akibat ketidakhadiran gubernur merupakan persoalan serius dalam hubungan kelembagaan yang patut dievaluasi. Meskipun bukan otomatis menjadi sanksi hukum terhadap kepala daerah, situasi tersebut dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas koordinasi dan komitmen pemerintah daerah.
"Jabatan gubernur bukan sekadar kedudukan politik atau kekuasaan administratif. Ada tanggung jawab besar di dalamnya, termasuk memastikan kepentingan masyarakat Sumatera Selatan terwakili dalam setiap forum strategis bersama pemerintah pusat maupun DPR RI," tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan ketidakhadiran gubernur, termasuk memastikan bahwa seluruh agenda strategis yang tertunda tetap mendapatkan tindak lanjut.
"Rakyat berhak mengetahui mengapa agenda penting tersebut sampai tertunda. Jangan sampai persoalan ini berlalu begitu saja tanpa evaluasi. Pemerintah daerah harus memberikan penjelasan yang proporsional dan memastikan kepentingan masyarakat tidak dirugikan," tutup Kacik Ekky.
Kacik Ekky menegaskan, kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada pribadi gubernur, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab, dalam demokrasi, kekuasaan harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab, transparansi, dan kepatutan. (Rls)
