indotimes.id, PALI – Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Senin (9/11/2026). Kedatangan puluhan massa tersebut untuk mendesak percepatan penanganan dua persoalan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni distribusi pupuk organik cair dan proyek pengerasan Jalan Simpang Tais.
Dalam aksi damai tersebut, AP3 tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung kepada pihak kejaksaan sebagai bahan penelaahan lebih lanjut.
Ketua Umum AP3, Abu Rizal, S.Ag., mengatakan, kedua persoalan tersebut telah dilaporkan sekitar satu tahun lalu. Namun, hingga kini pihaknya mengaku belum memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
"Kami meminta dengan sangat agar Kejari PALI segera mengusut tuntas kasus ini. Apalagi kasus ini sudah dilaporkan sejak setahun yang lalu, tetapi sampai saat ini belum diketahui perkembangannya," tegas Abu Rizal.
Bung Ijal, sapaan akrabnya, menegaskan AP3 akan terus mengawal kedua persoalan tersebut hingga memperoleh kepastian hukum. Bahkan, apabila belum ada perkembangan yang jelas, pihaknya siap membawa persoalan itu ke tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan hingga Kejaksaan Agung.
"Jika perlu, kami akan mengadukan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, bahkan sampai ke Kejaksaan Agung," katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah proyek pengerasan Jalan Simpang Tais. Dalam orasinya, Pausy Ahmad mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan yang diduga telah dimulai sebelum proses tender selesai.
Ia menyebut terdapat sejumlah bukti pendukung yang perlu didalami aparat penegak hukum, termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurutnya mengindikasikan adanya kerugian negara.
"Kami akan menyerahkan kembali bukti-bukti pendukung. Apalagi hasil pemeriksaan BPK sudah sangat jelas mengungkap adanya indikasi kerugian negara," ujar Pausy.
Selain proyek jalan, AP3 juga menyoroti dugaan penyelewengan distribusi pupuk organik cair yang diperuntukkan bagi para petani di Kabupaten PALI.
Purwanto, salah satu orator, mengungkapkan dugaan adanya penguasaan sekitar 50 persen dari total pupuk yang seharusnya disalurkan secara gratis kepada petani oleh oknum pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten PALI.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu diusut secara menyeluruh karena berpotensi menghilangkan hak ribuan petani yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.
"Akibat dugaan penyelewengan ini, ribuan petani menjadi korban. Petani yang seharusnya menerima pupuk cair justru gigit jari. Potong telinga saya jika saya tidak bisa membawa para petani ke sini lagi apabila kasus ini tidak diusut tuntas," ungkap Purwanto.
Dukungan terhadap upaya pengawalan penegakan hukum juga disampaikan penggiat antikorupsi, Indra Setia Haris. Ia mengapresiasi kinerja Kejari PALI dalam mengungkap sejumlah perkara korupsi di wilayah tersebut.
Namun, ia berharap upaya penegakan hukum tersebut juga mencakup berbagai dugaan penyimpangan lain yang telah disampaikan masyarakat, termasuk dua persoalan yang menjadi perhatian AP3.
"Kami mengapresiasi prestasi Kejari PALI dalam mengungkap kasus korupsi. Kami berharap prestasi itu terus dilanjutkan, termasuk dengan menetapkan tersangka dalam kasus-kasus lainnya, terutama dua kasus yang kami ungkap hari ini," tegas Indra.
Kejari PALI Janji Tindak Lanjuti Dokumen
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri PALI melalui Kepala Seksi Intelijen, Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., menyambut baik kedatangan massa AP3.
Menurut Bayu, kehadiran masyarakat dan penggiat antikorupsi merupakan bentuk dukungan terhadap upaya kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Ini bukan tuntutan, tetapi dukungan kepada kami. Teman-teman sudah membantu kami. Kami berjanji akan mempelajari data yang diberikan dan pasti akan kami tindak lanjuti," ujar Bayu.
Setelah menyampaikan orasi, enam orang perwakilan AP3 diterima pihak Kejari PALI untuk menyerahkan dokumen dan sejumlah bukti pendukung terkait dua persoalan tersebut.
AP3 berharap dokumen yang telah diserahkan segera ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan kedua persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan. (Rls)
