Dugaan Selisih Rp500 Juta per Desa Disorot, JAKSI Hitung Potensi Rp42,06 Triliun Jika Terjadi Secara Nasional
indotimes.id, JAKARTA — Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mencuat ke permukaan. Jaringan Aktivis Aksi Indonesia (JAKSI) mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan fisik KDMP yang dikaitkan dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Laporan tersebut ditujukan kepada jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung RI. JAKSI meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penganggaran, pencairan, pelaksanaan pekerjaan hingga pertanggungjawaban keuangan proyek.
Ketua Umum JAKSI, Dodo Arman, mengatakan laporan tersebut berangkat dari hasil investigasi dan pengumpulan informasi yang dilakukan pihaknya di lapangan.
Dugaan Selisih Rp500 Juta per Unit
Menurut JAKSI, terdapat perbedaan antara nilai anggaran yang disebut mencapai Rp1,6 miliar per unit KDMP dengan nilai yang diklaim direalisasikan sebesar sekitar Rp1,1 miliar melalui lima termin pembayaran.
Atas perbedaan tersebut, JAKSI mempertanyakan keberadaan dan peruntukan selisih sekitar Rp500 juta per unit.
JAKSI menilai selisih tersebut perlu dijelaskan secara terbuka melalui pemeriksaan dokumen anggaran, kontrak pekerjaan, mekanisme pembayaran, serta bukti pertanggungjawaban masing-masing proyek.
“Perhitungan selisih ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan gambaran matematis dari potensi masalah sistemik dari hulu ke hilir yang wajib diaudit secara menyeluruh,” tegas Dodo Arman.
Namun demikian, angka Rp500 juta tersebut masih merupakan dugaan dan perhitungan yang disampaikan oleh JAKSI, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai kerugian negara sebelum dilakukan pemeriksaan dan audit oleh lembaga yang berwenang.
Jika Terjadi Nasional, Potensinya Rp42,06 Triliun
JAKSI kemudian membuat simulasi dengan menggunakan angka 84.139 desa/kelurahan yang disebut mengacu pada data BPS 2025.
Apabila dugaan selisih Rp500 juta tersebut benar-benar terjadi pada seluruh unit, maka secara matematis diperoleh:
84.139 × Rp500.000.000 = Rp42.069.500.000.000
atau sekitar Rp42,06 triliun.
JAKSI menegaskan angka tersebut merupakan simulasi potensi, bukan angka kerugian negara yang telah terbukti.
Karena itu, menurut JAKSI, diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah persoalan yang ditemukan di daerah tertentu merupakan kasus individual atau bagian dari pola yang lebih luas.
Minta Aliran Dana Ditelusuri
Dalam laporan pengaduannya, JAKSI meminta Kejaksaan Agung melakukan audit dan penelusuran terhadap seluruh mekanisme pembiayaan proyek.
Setidaknya terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan.
Pertama, audit investigatif menyeluruh. JAKSI meminta Kejagung berkoordinasi dengan lembaga pengawasan terkait untuk memeriksa aliran dana, rekening penampung, mekanisme pembayaran serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Kedua, verifikasi fisik dan dokumen. Pemeriksaan lapangan dinilai penting untuk membandingkan pekerjaan yang benar-benar dibangun dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak, Bill of Quantities (BoQ), spesifikasi teknis serta dokumen pembayaran.
Ketiga, penegakan hukum berdasarkan hasil penyidikan. JAKSI meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan apabila nantinya ditemukan bukti adanya tindak pidana.
Dorong Pemeriksaan dari Hulu hingga Hilir
Dodo Arman menegaskan pihaknya siap menyerahkan dokumen, data lapangan dan bukti pendukung yang dimiliki kepada penyidik.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap bangunan fisik, tetapi juga harus mencakup proses penganggaran, pengadaan, penunjukan pelaksana, pencairan termin, pembayaran hingga pertanggungjawaban akhir.
“JAKSI siap menyetorkan seluruh alat bukti, dokumen lapangan dan data pembanding tambahan untuk membantu penyidik mengungkap persoalan ini secara transparan, profesional dan tuntas,” ujarnya.
JAKSI juga mendorong agar pihak-pihak yang disebut dalam laporan diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai mekanisme anggaran serta pelaksanaan pembangunan KDMP.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum atau lembaga audit yang berwenang, seluruh dugaan tersebut tetap harus dipandang sebagai laporan dan klaim dari pihak pelapor, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau kerugian negara.
Publik kini menunggu langkah Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proyek pembangunan KDMP dan, jika ada, siapa pihak yang bertanggung jawab. (Rls/Dodo)
