Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

PMT Kritik Kinerja Kejari Musi Rawas, Soroti Penanganan Kasus Korupsi dan Anggaran Fasilitas Kantor

Sabtu, November 21, 2026 | 16:20 WIB Last Updated 2026-11-21T09:20:37Z
Kantor Kejaksaan Negeri Musi Rawas 


indotimes.id, MUSI RAWAS – Pemuda Mandala Trikora (PMT) Kabupaten Musi Rawas mengkritik kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi serta transparansi penggunaan anggaran pembangunan dan pengadaan fasilitas kantor.


Ketua PMT Kabupaten Musi Rawas, Mirwan Batubara, menilai pembangunan gedung dan penambahan fasilitas kantor yang menggunakan anggaran negara perlu diimbangi dengan kinerja penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


Menurut Mirwan, pembangunan gedung Kejari Musi Rawas disebut menelan anggaran sebesar Rp 4.494.665.963. Selain itu, terdapat pembangunan pagar, taman, mushala, pos keamanan, serta pengadaan mebel yang nilainya disebut mencapai Rp 1,2 miliar.


PMT meminta seluruh penggunaan anggaran tersebut dibuka kepada publik, mulai dari sumber pembiayaan, mekanisme pengadaan hingga pertanggungjawabannya.


"Jangan sampai gedung semakin megah dan fasilitas semakin lengkap, tetapi masyarakat tidak melihat hasil yang sebanding dalam penegakan hukum. Kami mempertanyakan sejauh mana perkara-perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik telah ditindaklanjuti," kata Mirwan.


PMT juga mempertanyakan informasi mengenai dugaan pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Kejari Musi Rawas. Menurut Mirwan, informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka untuk menghindari persepsi mengenai ketergantungan kelembagaan maupun potensi konflik kepentingan.


Soroti Temuan BPK Periode 2021-2025


Selain persoalan fasilitas kantor, PMT menyoroti sejumlah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2025.


Berdasarkan data dan dokumen yang menjadi perhatian organisasi tersebut, nilai temuan yang disoroti disebut mencapai lebih dari Rp 100 miliar.


Mirwan mengatakan, setiap temuan harus ditelusuri berdasarkan laporan hasil pemeriksaan masing-masing. Sebab, tidak semua temuan administrasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.


Namun, apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau unsur pidana yang menyebabkan kerugian negara, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.


Ia merujuk Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengatur penyerahan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi berwenang.


PMT juga menyoroti informasi pemulihan keuangan negara melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), termasuk angka Rp 3,7 miliar dari persoalan yang disebut berkaitan dengan nilai Rp 6,36 miliar pada pekerjaan Dinas PU Bina Marga.


"Pertanyaannya, apakah pengembalian uang tersebut sudah disertai pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana? Siapa yang bertanggung jawab dan apakah sudah dilakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara?" ujarnya.


Mirwan turut mengingatkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.


Menurutnya, pemulihan keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang harus diperhatikan apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.


Minta Transparansi Hibah dan Fasilitas


PMT selanjutnya meminta penjelasan mengenai informasi dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap pembangunan dan pemenuhan fasilitas Kejari Musi Rawas.


Dukungan yang dipertanyakan meliputi pembangunan pagar, taman, mushala, pos keamanan, pengadaan mebel hingga informasi hibah tanah untuk taman kanak-kanak (TK).


Mirwan mengatakan, pemberian hibah kepada instansi vertikal dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.


Namun, seluruh prosesnya harus memiliki dasar hukum, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.


Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai landasan untuk menguji proses penganggaran, pemberian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hibah.


"Jangan hanya menyampaikan semuanya sesuai prosedur. Buka dokumennya. Berapa nilai hibahnya, dari OPD mana, apa dasar penganggarannya, siapa penerimanya, dan bagaimana pertanggungjawabannya?" kata Mirwan.


Ia menilai transparansi diperlukan untuk menjaga independensi lembaga penegak hukum, terutama dalam hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah.


Desak JAMWAS Kejagung Evaluasi Kejari Musi Rawas


Atas sejumlah persoalan tersebut, PMT mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI dan bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan serta evaluasi terhadap kinerja Kejari Musi Rawas.


PMT meminta evaluasi mencakup penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi periode 2021-2025, tindak lanjut temuan BPK yang mengandung indikasi pidana, serta proses pemulihan keuangan negara melalui bidang Datun.


Selain itu, PMT meminta pemeriksaan administrasi dan pertanggungjawaban pembangunan maupun pengadaan fasilitas kantor, termasuk seluruh informasi mengenai hibah dan bantuan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.


Organisasi tersebut juga meminta evaluasi terhadap independensi dan potensi konflik kepentingan dalam hubungan kelembagaan Kejari dengan pemerintah daerah.


"Jangan sampai masyarakat hanya melihat kemegahan bangunan, sementara pertanyaan mengenai penegakan hukum tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas. Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa proses hukum. Kami meminta setiap dugaan yang memiliki dasar bukti ditangani secara profesional," tegasnya.


Minta Kejaksaan Terbuka kepada Publik


Mirwan menegaskan, kritik yang disampaikan PMT merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap lembaga negara yang menjalankan tugas menggunakan anggaran publik.


Menurutnya, Kejaksaan harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.


"Rakyat tidak hanya membutuhkan gedung yang megah secara fisik. Rakyat membutuhkan keberanian, integritas, dan kepastian hukum. Kalau memang semuanya sudah berjalan sesuai aturan, buktikan melalui keterbukaan dan hasil kerja yang bisa diuji publik," ujarnya.


PMT menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Kejaksaan Agung RI memberikan perhatian terhadap penegakan hukum di Kabupaten Musi Rawas.


Mirwan berharap institusi kejaksaan tetap menjaga kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan independen.


"Jangan sampai gedung berdiri megah menggunakan uang rakyat, tetapi kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum justru runtuh," pungkasnya. (Har/Rls)

×
Berita Terbaru Update