indotimes.id, PALEMBANG – Jaringan Aktivis Aksi Indonesia (JAKSI) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, dan persekongkolan dalam pekerjaan Revitalisasi Taman Rekreasi Ribang Kemambang, Kabupaten Lahat, ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
Laporan pengaduan bernomor 296/LP/JAKSI/XI/2026 tersebut ditujukan kepada Kapolda Sumatera Selatan dan meminta penanganan lebih lanjut oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Ketua Umum JAKSI, Dodo Arman, menyampaikan bahwa laporan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat.
Menurut JAKSI, terdapat sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan proyek bernilai kontrak Rp25.375.334.000 yang dikerjakan PT LPe berdasarkan kontrak Nomor 87/556/SPK/Par.II/2025 tertanggal 28 Juli 2025.
Salah satu persoalan utama adalah dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.278.916.833,60 akibat ketidaksesuaian antara laporan progres pekerjaan dengan realisasi fisik di lapangan.
Dalam laporan pengaduannya, JAKSI menguraikan bahwa penyedia jasa mengajukan progres pekerjaan sebesar 50,70 persen sebagai dasar pembayaran. Namun, berdasarkan laporan konsultan pengawas dan pemeriksaan fisik BPK, progres pekerjaan tercatat hanya mencapai 45,66 persen.
Terdapat selisih progres sebesar 5,04 persen yang kemudian menjadi dasar penghitungan kelebihan pembayaran oleh BPK.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah BPK melakukan konfirmasi kepada pemilik Toko RTe. Berdasarkan keterangan yang dicantumkan dalam laporan pengaduan, pihak toko menyatakan tidak pernah melakukan transaksi pembelian alat elektronik, CCTV, dan perlengkapan kitchen sebagaimana tercantum dalam nota yang dilampirkan penyedia jasa.
Pemilik toko justru menerangkan bahwa nota tersebut merupakan nota penawaran, bukan bukti transaksi pembelian maupun pembayaran barang.
JAKSI menilai fakta tersebut perlu didalami untuk mengungkap kemungkinan penggunaan dokumen penawaran seolah-olah sebagai bukti pembelian barang yang telah direalisasikan, sehingga memengaruhi pengakuan progres pekerjaan dan pencairan anggaran.
Soroti Jaminan Pelaksanaan Rp1,26 Miliar
Selain persoalan kelebihan pembayaran, JAKSI juga menyoroti belum terealisasinya pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp1.268.766.700.
Jaminan tersebut diterbitkan oleh PT ATU dengan nomor TCK0549/08/25 tertanggal 25 Juli 2025 dan berlaku hingga 28 Desember 2025.
Sementara itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat telah memutus kontrak pekerjaan pada 24 Desember 2025 melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 355/556/KEP/PAR.II/2025.
Dinas Pariwisata diketahui telah mengajukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan melalui surat tertanggal 27 Desember 2025. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana diuraikan dalam pengaduan JAKSI, hingga pemeriksaan berakhir, jaminan tersebut belum dibayarkan dan belum disetorkan ke kas daerah.
Kondisi ini menjadi perhatian JAKSI karena terdapat potensi tidak terealisasinya hak keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat atas jaminan pelaksanaan tersebut.
Dodo Arman meminta aparat penegak hukum menelusuri penyebab tidak berhasilnya pencairan jaminan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian, pembiaran, atau tindakan sengaja dari pihak yang bertanggung jawab.
Minta Pokja, PPK, dan Konsultan Pengawas Diperiksa
JAKSI juga menduga terdapat persoalan sejak proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Menurut Dodo, kegagalan penyelesaian proyek perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pengondisian dalam proses tender, persekongkolan, maupun pembiaran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
Karena itu, JAKSI meminta Polda Sumsel memanggil dan memeriksa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan atau ULP yang memproses tender, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, konsultan pengawas, serta pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui bagaimana perusahaan pelaksana dapat memenangkan pekerjaan, bagaimana pengawasan dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab atas persetujuan progres pekerjaan dan pembayaran.
Selain itu, JAKSI meminta penyidik memeriksa keberadaan dan status seluruh material maupun barang yang telah dibayar menggunakan anggaran proyek, tetapi belum terpasang.
Di antaranya besi untuk aviari, besi tiang lampu jalan, paving block, rambu petunjuk arah, tandon air, serta 30 unit lampu jalan panel surya yang menurut keterangan dalam pemeriksaan BPK dititipkan di toko. Terdapat pula tiga unit CPU dan monitor yang disebut dititipkan di Kantor Dinas Pariwisata.
Minta Penegakan Hukum Tidak Berhenti pada Administrasi
Dalam laporan tersebut, JAKSI meminta Polda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap seluruh temuan BPK, memeriksa dokumen kontrak dan pembayaran, menelusuri aliran dana, serta mendalami dugaan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
JAKSI juga meminta koordinasi dengan BPK Perwakilan Sumatera Selatan dan Inspektorat Kabupaten Lahat guna memperoleh keterangan serta dokumen pendukung.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, JAKSI mendesak agar penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dan pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.
Dodo Arman menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan negara sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap penanganan kasus revitalisasi Taman Rekreasi Ribang Kemambang dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Menurut JAKSI, persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kegagalan penyelesaian pekerjaan atau persoalan administrasi semata. Dugaan penyimpangan pembayaran, penggunaan dokumen pendukung, hingga tidak terealisasinya pencairan jaminan pelaksanaan harus ditelusuri secara menyeluruh.
JAKSI menegaskan bahwa dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pihak mana pun telah melakukan tindak pidana.
(Rls)
