indotimes.id, JAKARTA – Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola sumber daya alam (SDA) dan sektor ekonomi dinilai berpotensi menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang berjalan.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom), M. Qodari, saat peluncuran buku Presiden Solusi di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Menurut Qodari, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah saat ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan menyentuh aspek fundamental dalam pengelolaan ekonomi nasional, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.
"Saya mau katakan begini, Pak Prabowo ini bukan mustahil berada dalam tekanan atau kepungan karena melakukan perubahan-perubahan yang sangat fundamental terhadap tata cara berniaga dan tata pengelolaan ekonomi kita," ujar Qodari.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurutnya, pemerintah tengah mengevaluasi berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi negara. Termasuk di antaranya pengelolaan sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi perhatian dalam agenda reformasi ekonomi nasional.
Qodari juga menyoroti praktik-praktik dalam perdagangan internasional yang dianggap berpotensi mengurangi penerimaan negara, seperti under invoicing dan transfer pricing. Pemerintah, kata dia, berupaya memperbaiki tata kelola tersebut agar pendapatan negara meningkat dan dapat digunakan untuk membiayai program-program strategis.
"Tujuannya agar pendapatan negara menjadi lebih besar dan bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan mendasar bangsa, seperti ketahanan pangan dan ketahanan energi," katanya.
Selain itu, pemerintah disebut tengah memperkuat sistem pengawasan transaksi komoditas sumber daya alam melalui pembentukan mekanisme pencatatan dan pengelolaan yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan negara.
Namun, Qodari menilai kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perubahan yang sedang dilakukan pemerintah.
Ia menyebut kemungkinan adanya kelompok-kelompok yang tidak mendukung agenda reformasi tersebut, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, karena kepentingan ekonomi yang terdampak oleh kebijakan baru.
Meski demikian, pemerintah diyakini akan terus melanjutkan langkah pembenahan tata kelola sumber daya alam dan sektor ekonomi sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan Qodari tersebut sekaligus menggambarkan bahwa agenda reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya memperbaiki distribusi manfaat sumber daya alam agar lebih besar dirasakan oleh negara dan rakyat. (Red)
