LHKPN Bukan Prioritas, Kesejahteraan Rakyat yang Mendesak
indotimes.id, PALI — Di tengah riuhnya polemik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang kembali menjadi perbincangan publik, Ketua Kajian Strategis DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI, Edo Saputra, S.Pd, menyampaikan pandangan kritisnya terkait arah diskursus yang dinilai mulai melenceng dari persoalan mendasar.
Menurut Edo, perdebatan yang terlalu berfokus pada LHKPN justru berpotensi mengaburkan realitas yang dihadapi masyarakat saat ini, yakni persoalan kesejahteraan yang belum sepenuhnya terwujud.
“Pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab hari ini adalah: apakah rakyat sudah hidup sejahtera. Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan angka dalam laporan kekayaan pejabat, sementara di lapangan masih banyak masyarakat yang berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tegas Edo, Senin (30/3).
Ia menilai bahwa LHKPN memang memiliki posisi penting dalam kerangka transparansi pemerintahan. Namun, ketika transparansi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka maknanya menjadi semu.
“Transparansi tanpa dampak nyata hanyalah formalitas administratif, Apa arti laporan yang terlihat tertib jika kemiskinan masih menjadi wajah keseharian rakyat. Ini yang harus kita refleksikan bersama,” ujarnya.
Edo juga menyoroti kondisi di tingkat akar rumput yang menurutnya masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesempatan kerja yang layak.
“Apa gunanya kita memperdebatkan naik-turun kekayaan pejabat, jika di kampung-kampung masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses dasar untuk hidup layak” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pandangan ini bukan untuk membenarkan ketimpangan atau mengabaikan pentingnya akuntabilitas, melainkan untuk menempatkan prioritas pembangunan secara lebih tepat.
“Ini bukan soal menolak transparansi, tetapi soal menegaskan bahwa yang lebih mendesak adalah memastikan dapur rakyat tetap menyala. Rakyat tidak hidup dari laporan, tetapi dari kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka,” jelasnya.
Menurut Edo, ukuran keberhasilan seorang pejabat publik seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Jika pejabat memiliki kekayaan yang besar, itu bukan ukuran utama. Yang lebih penting adalah sejauh mana kekuasaan itu digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Di situlah letak esensi kepemimpinan,” lanjutnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai menggeser arah diskursus publik agar lebih substansial dan tidak terjebak pada simbol-simbol semata.
“Jangan sampai energi publik habis untuk membahas hal yang bersifat prosedural, sementara persoalan kesejahteraan justru terpinggirkan. Kita harus mulai fokus pada keadilan ekonomi yang nyata,” tegas Edo.
Di akhir pernyataannya, Edo menyampaikan pesan reflektif bahwa sejarah tidak akan mencatat seberapa rapi laporan harta seorang pejabat, melainkan sejauh mana ia mampu membawa perubahan bagi rakyatnya.
“Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar hadir untuk rakyat. Bukan yang paling lengkap laporannya, tetapi yang paling nyata kontribusinya dalam mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan,” tutupnya. (RED)
