Alasan Sufmi Dasco Minta Impor 105 Ribu Pikap Ditunda

Foto: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad,

indotimes.id, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Penundaan itu diminta karena Presiden masih berada di luar negeri.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, keputusan strategis terkait impor dalam jumlah besar perlu pembahasan matang dan tidak bisa diambil secara terburu-buru. Ia berharap, sepulangnya dari kunjungan kerja, Prabowo Subianto akan mengkaji secara detail rencana tersebut.

“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” jelasnya.

Menurut Dasco, langkah penundaan ini penting agar pemerintah bisa mempertimbangkan kesiapan industri otomotif nasional sebelum memutuskan kebijakan impor dalam skala besar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut ratusan ribu pikap tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Joao mengungkapkan, alasan impor dilakukan karena kapasitas produksi dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengadaan sebanyak 105 ribu unit dalam waktu bersamaan.

“Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Rencana impor ini sebelumnya menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif nasional. DPR pun meminta pemerintah berhati-hati agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kepentingan industri dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pasar., Tunggu Presiden Pulang dari Luar Negeri

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Penundaan itu diminta karena Presiden masih berada di luar negeri.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, keputusan strategis terkait impor dalam jumlah besar perlu pembahasan matang dan tidak bisa diambil secara terburu-buru. Ia berharap, sepulangnya dari kunjungan kerja, Prabowo Subianto akan mengkaji secara detail rencana tersebut.

“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” jelasnya.

Menurut Dasco, langkah penundaan ini penting agar pemerintah bisa mempertimbangkan kesiapan industri otomotif nasional sebelum memutuskan kebijakan impor dalam skala besar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut ratusan ribu pikap tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Joao mengungkapkan, alasan impor dilakukan karena kapasitas produksi dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengadaan sebanyak 105 ribu unit dalam waktu bersamaan.

“Alasan pertama, kita pertama karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Rencana impor ini sebelumnya menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif nasional. DPR pun meminta pemerintah berhati-hati agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kepentingan industri dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pasar. (Red)