Prabowo Tambah 100 Sekolah Rakyat, Siap Cetak Generasi Emas 2045 dari Anak Putus Sekolah
 |
| Foto kemensos. |
INDOTIMES.ID, Jakarta– Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat, sebuah program unggulan untuk menekan angka anak tidak sekolah di Indonesia.
Lokasi-lokasi baru ini akan mulai dibuka antara Agustus hingga September 2025 dan menjadikan total Sekolah Rakyat yang beroperasi mencapai 200 titik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo, bukan program kementerian.
“Program Sekolah Rakyat ini murni inisiatif Presiden, dan kami hanya bertugas mendukung penuh pelaksanaannya,” ujar Robben saat Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 2025, Jumat (20/6), di Jakarta.
Presiden menggagas program ini setelah mencermati tingginya angka anak putus sekolah. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, sekitar 227 ribu anak usia SD, 499 ribu usia SMP, dan 3,4 juta anak usia SMA tidak bersekolah.
Robben mengungkapkan, kendala utama bukan pada biaya pendidikan formal, melainkan biaya pendukung seperti seragam, transportasi, dan keperluan sekolah lainnya. “Sekolahnya gratis, tapi menuju sekolah itu sendiri yang jadi tantangan,” katanya.
Sebagai respons, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Perpres ini memerintahkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi menjalankan Sekolah Rakyat sebagai upaya jangka panjang mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Tahap awal program ini menggunakan 100 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemda sebagai lokasi sementara, dengan sistem pinjam pakai.
Gedung-gedung ini direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna. Selanjutnya, pembangunan gedung tetap akan dilakukan di atas lahan 6,3–10 hektare dengan pembiayaan penuh dari APBN.
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding school (asrama), lengkap dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kurikulum yang digunakan tidak hanya mencakup pendidikan formal nasional, tetapi juga penguatan karakter, literasi digital, dan keterampilan vokasi. Orang tua siswa juga akan diberdayakan secara ekonomi, termasuk perbaikan rumah tak layak huni milik keluarga siswa.
Program ini telah melibatkan 357 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Namun masih ada beberapa daerah yang belum bergabung. Robben berharap seluruh pemda segera ikut mendukung.
“Presiden bahkan menginstruksikan langsung dari Rusia untuk menambah 100 Sekolah Rakyat lagi. Kami mohon kerja sama dari para Sekda untuk menyukseskan rintisan ke-101 hingga 200 pada tahun ajaran 2025-2026,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi nasional, Sekolah Rakyat diharapkan bukan sekadar solusi pendidikan, tetapi juga jembatan perubahan sosial dan ekonomi bagi jutaan keluarga Indonesia. (Red)
