Kontroversi Impor 105 Ribu Mobil India, Agrinas Siap Ikuti Keputusan Pemerintah Meski Unit Sudah Tiba
 |
Foto: Mahindar Scorpip UV (Dok. Mahindra) |
indotimes.id, JAKARTA – Polemik impor 105.000 kendaraan niaga asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara terus bergulir. Di tengah permintaan penundaan dari DPR dan pelaku industri, sejumlah unit kendaraan diketahui sudah tiba di Indonesia.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan pihaknya akan tunduk pada keputusan pemerintah dan DPR, apa pun hasilnya.
“Apapun keputusan DPR itu adalah suara rakyat dan wakil rakyat. Saya sebagai direktur BUMN akan taat, loyal, dan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang kepentingan rakyat,” kata Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia bahkan menyatakan siap menanggung risiko apabila kebijakan tersebut berujung pada gugatan dari pihak pemasok.
“Tanpa sedikit pun saya ragu-ragu, kalau seandainya saya harus nanti digugat atau dipermasalahkan oleh pihak supplier, itu sudah tanggung jawab saya, dan saya ambil tanggung jawab itu,” tegasnya.
Unit Sudah Masuk, Disimpan Sementara
Sebagai informasi, BUMN tersebut telah menandatangani kontrak pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari dua produsen otomotif India. Rinciannya, 35.000 unit Scorpio Pickup dari Mahindra, serta 70.000 unit dari Tata Motors yang terdiri atas 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Meski rencana impor diminta ditunda, pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap. Hingga akhir bulan ini, sekitar 1.000 unit diperkirakan telah tiba di Indonesia. Untuk sementara, kendaraan tersebut disimpan di sejumlah Kodim sambil menunggu kesiapan koperasi penerima program.
Joao memastikan, kendaraan yang sudah tiba tidak akan digunakan apabila pemerintah memutuskan penundaan atau pembatalan.
“Unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR. Kalau memang disuruh tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Apa pun risikonya, itu konsekuensi yang harus diambil,” ujarnya.
Industri Dalam Negeri Khawatir
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor kendaraan secara utuh (completely built up/CBU) tersebut.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, menilai impor dalam jumlah besar berpotensi memukul industri otomotif nasional.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut hingga Presiden kembali dari kunjungan kerja luar negeri.
“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” kata Dasco.
Menurutnya, Presiden perlu mengkaji ulang rencana tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri serta dampaknya terhadap program industrialisasi nasional.
Kini, nasib ribuan unit kendaraan yang telah tiba di Tanah Air bergantung pada keputusan akhir pemerintah. Sementara itu, Agrinas menyatakan siap mengikuti apa pun kebijakan yang ditetapkan negara.
