Menhan Sjafrie Tetapkan Tiga Pusat Pengamanan Nasional: Jakarta, Aceh, dan Papua Jadi Prioritas Utama

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. foto/tempo.co

INDOTIMES.id, Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga center of gravity atau titik utama pengamanan nasional yang menjadi prioritas strategis untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

“Kita sudah menetapkan tiga center of gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya dalam rangka menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan,” ujar Sjafrie.

Jakarta Jadi Prioritas Pengamanan Terpadu

Sebagai pusat pemerintahan dan roda ekonomi nasional, Jakarta ditempatkan sebagai prioritas pertama dalam strategi pengamanan. Sjafrie menegaskan bahwa ibu kota diamankan melalui pendekatan 360 derajat, melibatkan seluruh matra TNI—laut, udara, dan darat.

“Jakarta kita amankan dari 360 derajat. Pengamanan pantai, udara, dan darat dilakukan secara menyeluruh,” jelasnya.

Pendekatan multilapis ini dinilai penting untuk memastikan seluruh sektor vital tetap berfungsi optimal serta mencegah potensi gangguan yang dapat mengancam stabilitas negara.

Aceh sebagai Gerbang Barat Indonesia

Titik pengamanan kedua adalah Provinsi Aceh, yang memiliki nilai strategis sebagai pintu masuk Indonesia dari arah barat. Posisi geografisnya menjadikan Aceh vital dalam arus perdagangan, ekonomi internasional, dan mobilitas masyarakat.

Menhan menekankan perlunya penguatan keamanan di Aceh guna memastikan peran strategis provinsi tersebut tetap berjalan optimal.

Papua: Smart Approach antara Soft dan Hard Power

Papua menjadi titik ketiga yang diprioritaskan dalam pengamanan nasional. Pemerintah menerapkan smart approach—menggabungkan pendekatan teritorial atau soft approach dengan operasi taktis atau hard approach.

“Tujuannya adalah merebut hati rakyat, terutama mereka yang masih belum memiliki kesamaan pemikiran terhadap NKRI. Kita ajak mereka untuk bersama-sama,” tutur Sjafrie.

Meski mengedepankan pendekatan persuasif, Menhan menegaskan bahwa kesiapsiagaan terhadap ancaman taktis tetap diperlukan demi menjaga keamanan wilayah serta kelancaran kehidupan sosial dan pembangunan di Papua.

“Kita harus tetap siap siaga dan waspada terhadap kemungkinan ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan maupun aktivitas pembangunan di Papua. Kedaulatan negeri ini tidak boleh diinjak-injak,” tegasnya.

Pemerintah berharap penetapan tiga titik utama pengamanan ini dapat memperkuat stabilitas nasional sekaligus mendukung percepatan agenda pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (Red)