5 Bulan Terbengkalai, Perbaikan Jembatan Muara Lawai Dikebut — Pemprov Sumsel Ultimatum Pengusaha Batubara
 |
| Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi. (foto: Istimewa) |
INDOTIMES.id, Palembang — Lima bulan pasca ambruk akibat aktivitas angkutan batubara, Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, hingga akhir November 2025 belum juga tersentuh perbaikan. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah tegas dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan vital tersebut.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin lagi menerima janji-janji tanpa kepastian dari pihak pengusaha maupun asosiasi batubara.
"Kita panggil pihak-pihak terkait, jangan sampai pemerintah diprank," tegas Apriyadi usai memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Jembatan Muara Lawai di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/11/2025).
Anggaran Rp 20–23 Miliar, Rekening Bersama Dibuka Besok
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pembangunan kembali jembatan membutuhkan dana sekitar Rp 20 hingga 23 miliar. Meski anggaran belum terkumpul penuh, seluruh pengusaha angkutan batubara sepakat membuka rekening bersama di Bank Sumsel Babel.
"Besok rekening bersama dibuka. Dipilih bank daerah agar pemerintah bisa memantau dana yang masuk dan semuanya transparan," jelasnya.
Untuk menjaga akuntabilitas, konsultan Manajemen Konstruksi (MK) juga telah ditunjuk. Konsultan tersebut akan memfinalisasi desain dan menghitung kebutuhan anggaran secara detail. Penandatanganan kontrak MK serta penyerahan lapangan dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025.
Pekerjaan Mulai Januari 2026, Target Rampung Empat Bulan
Setelah seluruh dokumen lengkap, Pengawas Teknis dari Balai PU akan menyerahkan berkas teknis kepada asosiasi untuk memulai pekerjaan. Pemerintah menargetkan konstruksi dimulai awal Januari 2026.
"Awal Januari 2026 kita harapkan sudah mulai pekerjaan. Jangan sampai di-PHP. Setiap minggu akan kita pantau progres dana yang masuk," tegas Apriyadi.
Dengan kondisi desain dasar yang sudah tersedia, pemerintah optimistis konstruksi bisa diselesaikan dalam waktu sekitar empat bulan.
Salah satu hal yang sebelumnya memperlambat proses adalah belum adanya koordinator resmi dari asosiasi batubara. Kini, asosiasi diminta menetapkan penanggung jawab dan menunjuk notaris agar mekanisme pendanaan berjalan jelas dan tertib.
Ultimatum untuk Jembatan Lalan: Tenggat 31 Desember 2025
Selain Jembatan Muara Lawai, Pemprov Sumsel juga menyoroti lambatnya penanganan kerusakan Jembatan di Lalan. Pemerintah memberi batas waktu kepada seluruh pihak terkait hingga 31 Desember 2025.
"Kalau sampai 31 Desember dana tidak terkumpul, jalur itu ditutup. Pemerintah dan masyarakat akan bertindak," ujar Apriyadi. (As)
