Rangkuman Berita Politik Indonesia 16–22 Juni 2025: Diplomasi Prabowo, Sikap Jokowi, hingga Petisi Pemakzulan Gibran
 |
| Foto istimewa. |
INDOTIMES.ID, Jakarta – Sepanjang pekan 16 hingga 22 Juni 2025, sejumlah isu politik nasional menjadi sorotan publik. Dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, penegasan Jokowi soal PSI, hingga munculnya petisi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berikut rangkuman berita politik Indonesia yang paling menonjol selama sepekan terakhir, disertai kutipan dari sumber tepercaya:
1. Prabowo Pilih Hadiri Forum Ekonomi Rusia, Abaikan Undangan G7
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 pada 19–20 Juni. Dalam forum itu, ia bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan menandatangani nota kesepahaman kerja sama ekonomi dan energi senilai €2 miliar.
“Indonesia has always been non-aligned. We respect all nations. One thousand friends are too few, one enemy is too many,” kata Prabowo dalam pidatonya di SPIEF. (Sumber: Reuters, 20 Juni 2025)
Kehadiran Prabowo di Rusia ini menjadi sorotan karena ia tidak menghadiri KTT G7 meski mendapat undangan, menunjukkan kecenderungan politik luar negeri nonblok yang lebih netral.
2. Kaesang: Jokowi Tak Akan Maju Jadi Ketum PSI
Spekulasi mengenai kemungkinan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya dibantah langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
“Saya sudah tanya langsung ke Bapak. Beliau tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Enggak mungkin anak sama bapak saling berkompetisi,” ujar Kaesang (Sumber: ANTARA, 21 Juni 2025)
3. Petisi Impeachment Wakil Presiden Gibran Menguat
Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) menyerahkan petisi pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR dan MPR. Petisi ini muncul karena mereka menilai pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 melanggar konstitusi, terutama terkait usia minimal calon wakil presiden.
“Kami meminta DPR/MPR menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan dan memulai proses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming,” kata Ketua FPPI Mayor Jenderal (Purn) Sutaryo. (Sumber: Kompas, 20 Juni 2025)
4. Isu Lama Soal Ijazah Jokowi Kembali Muncul, Polisi Tegaskan Asli
Isu terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali beredar di media sosial. Namun, Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum menegaskan bahwa ijazah tersebut asli dan terverifikasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Kami telah menerima data dari UGM dan semua dokumen yang dimiliki Bapak Presiden adalah sah,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. (Sumber: Tempo, 19 Juni 2025)
