indotimes.id, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ketidakjelasan posisi politik dapat menimbulkan kebingungan di tengah upaya pemerintah menjalankan berbagai program prioritas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul saat menanggapi dinamika politik yang berkembang, termasuk isu yang menyeret nama sejumlah tokoh yang dikaitkan dengan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
“Saya harap mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut Jazilul, partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan saat ini tengah fokus mengawal pelaksanaan program Presiden Prabowo agar berjalan sesuai target. Karena itu, ia menilai diperlukan kejelasan posisi dari seluruh kekuatan politik nasional.
“Posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Kita semua membutuhkan persatuan dan soliditas untuk menjalankan program Presiden,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa PKB tetap menghormati perbedaan pandangan politik yang berkembang dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, sikap politik yang tidak tegas berpotensi menimbulkan persepsi yang dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
“Selama ini kami menghormati semua pendapat dari pihak lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi posisinya supaya gentle saja,” katanya.
Jazilul juga menilai pernyataan PDIP yang menyebut diri sebagai partai penyeimbang masih belum memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi politik partai tersebut terhadap pemerintah.
“Belum jelas. Selama ini memang ada kesan di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan seperti apa, itu yang belum dipahami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa partainya tidak terlibat dalam menggerakkan aksi demonstrasi maupun kelompok massa tertentu. Ia memastikan seluruh kegiatan demonstrasi yang terjadi bukan bagian dari agenda resmi partai.
“Dipastikan PDI Perjuangan, sesuai perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik yang lalu maupun yang dilakukan adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan,” kata Said Abdullah, Rabu (17/6/2026).
Said juga membantah anggapan bahwa kehadiran individu yang dikaitkan dengan PDIP dalam suatu kegiatan dapat langsung diartikan sebagai sikap resmi partai.
“Termasuk ketika ada yang melihat sosok seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan,” tegasnya.
Perdebatan mengenai posisi politik PDIP kembali mencuat di tengah dinamika hubungan antara partai tersebut dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Hingga kini, PDIP tetap menyatakan diri sebagai partai penyeimbang yang berada di luar kabinet, namun tetap mendukung berbagai kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa.
