HIMAPALI Desak Pemkab PALI : Pelajar Akhiri Hidup Diduga Tertekan SPP di Tengah Pusaran Penangkapan Wabup Soal Fee Proyek Hingga Janji Beasiswa yang Mati Suri

indotimes.id, PALI – Himpunan Mahasiswa PALI (HIMAPALI) mendesak Pemerintah Kabupaten PALI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akses pendidikan dan realisasi program bantuan pendidikan setelah seorang pelajar berusia 18 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat gantung diri yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi dan tunggakan SPP sekolah.

Peristiwa tersebut memicu keprihatinan berbagai kalangan. HIMAPALI menilai kejadian itu menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada lagi pelajar yang terkendala mengakses pendidikan akibat persoalan biaya.

Ketua Umum HIMAPALI, Aki Musholah, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya pelajar tersebut. Menurutnya, tragedi itu harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan terhadap hak pendidikan masyarakat.

"Ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan. Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar tidak ada lagi pelajar yang menghadapi tekanan akibat biaya pendidikan," ujarnya.

HIMAPALI juga mempertanyakan kelanjutan program Beasiswa PALI yang selama ini menjadi harapan banyak pelajar dan mahasiswa. Organisasi mahasiswa tersebut menilai program bantuan pendidikan perlu segera direalisasikan agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, HIMAPALI meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik di lingkungan pendidikan yang berpotensi membebani siswa dan keluarganya.

Menurut Aki, akses pendidikan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.

Sebagai bentuk kepedulian, HIMAPALI membuka layanan pengaduan dan advokasi bagi pelajar, mahasiswa, maupun orang tua yang menghadapi kendala biaya pendidikan, tekanan psikologis, atau persoalan lain yang berkaitan dengan proses belajar.

Melalui program tersebut, HIMAPALI berkomitmen memberikan pendampingan kepada masyarakat, mulai dari mediasi dengan pihak sekolah, advokasi kepada instansi terkait, hingga upaya mencarikan bantuan darurat melalui jaringan alumni dan berbagai pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pelajar memiliki tempat untuk mengadu dan mendapatkan bantuan ketika menghadapi kesulitan. Tidak boleh ada yang merasa sendirian dalam menghadapi persoalan pendidikan," katanya.

HIMAPALI berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk mempercepat realisasi program beasiswa, memperluas akses bantuan pendidikan, serta membangun sistem perlindungan yang lebih baik bagi pelajar dan mahasiswa di Kabupaten PALI.

Menurut organisasi tersebut, tragedi yang terjadi hendaknya menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal proses belajar di sekolah, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam menjamin setiap anak dapat meraih masa depan tanpa terhambat oleh persoalan ekonomi. (Rz)