indotimes.id, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan pentingnya menjaga soliditas pemerintahan di Kabupaten Muara Enim setelah penetapan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai tindak lanjut administrasi pemerintahan, Herman Deru menyerahkan Surat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati, Sumarni, di Griya Agung Palembang, Rabu (10/6/2026).
Dalam arahannya kepada jajaran Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, dan aparatur sipil negara (ASN), Herman Deru menekankan bahwa situasi yang sedang dihadapi Kabupaten Muara Enim tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Suasana ini tidak boleh meruntuhkan semangat kita. Kuncinya satu, yaitu solid. Kita tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh penegak hukum, maka jawabannya adalah menghindari segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,” tegas Herman Deru.
Menurutnya, seluruh aparatur pemerintahan harus menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat untuk terus menjaga integritas dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Ia juga meminta seluruh program pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Atas amanah konstitusi, saya menunjuk Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas Bupati. Setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, langsung kita proses surat Plt dan hari ini diserahkan kepada Ibu Sumarni,” ujarnya.
Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh terhenti. Berbagai program strategis yang telah direncanakan dalam RPJMD harus terus dilanjutkan demi menjaga momentum pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta Sumarni segera melakukan konsolidasi internal, menginventarisasi persoalan yang ada, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
Sementara itu, Sumarni mengaku prihatin atas kondisi yang sedang dihadapi Kabupaten Muara Enim. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Hari ini kita berduka dan berkeprihatinan atas kondisi yang terjadi. Namun, kami menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum dan berharap seluruh proses berjalan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sumarni juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumsel yang telah mengambil langkah cepat untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Menurutnya, amanah sebagai Plt Bupati bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Tugas dan tanggung jawab ini bukan kebanggaan, melainkan ujian yang harus kita pikul bersama. Saya tidak bekerja sendiri dan tidak berjalan sendiri,” ujarnya.
Ia menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN agar tetap fokus menjalankan tugas serta tidak terpengaruh oleh dinamika yang terjadi. Sumarni menegaskan bahwa loyalitas aparatur harus diberikan kepada sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Loyalitas kita bukan kepada personal, tetapi kepada sistem dan pengabdian kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh OPD untuk bergandengan tangan membuktikan bahwa birokrasi Muara Enim tetap solid, berintegritas, dan berkualitas,” tegasnya.
Sumarni memastikan seluruh pelayanan publik, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan hingga program pembangunan daerah, tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kondusivitas daerah serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk menjaga kondusivitas Bumi Serasan Sekundang. Mari bersama-sama menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (Sb/Ril)
