indotimes.id, JAKARTA – Pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang jauh melampaui target awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa jumlah titik dapur MBG yang terdata saat ini mencapai 27.877 unit. Angka tersebut melebihi target awal pemerintah yang hanya menetapkan sekitar 21.000 titik operasional di seluruh Indonesia.
Menurut Zulkifli Hasan, kelebihan jumlah dapur tersebut diduga terjadi akibat praktik jual-beli titik operasional yang menyebabkan penambahan signifikan di luar perencanaan awal.
"Terjadi jual-beli titik. Yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Artinya ada penambahan sekitar 6.877 titik," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Lonjakan jumlah dapur ini dinilai berdampak langsung terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara. Setiap dapur MBG memperoleh dukungan operasional sekitar Rp6 juta per hari. Dengan tambahan ribuan titik di luar target, pemerintah memperkirakan terjadi pembengkakan belanja hingga lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
"Kalau dihitung, tambahan 6.877 titik itu bisa menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan. Dalam setahun nilainya bisa mencapai sekitar Rp12 triliun," kata Zulkifli Hasan.
Temuan serupa juga ditemukan di wilayah kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah awalnya merencanakan sekitar 2.000 titik pelayanan di kawasan tersebut. Namun dalam perkembangannya, jumlah titik yang tercatat melonjak menjadi 8.617 lokasi.
Dari jumlah itu, sebanyak 6.138 titik bahkan telah mengantongi surat keputusan (SK) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga memerlukan penanganan dan verifikasi lebih lanjut.
Pemerintah menilai kondisi tersebut harus segera ditata agar pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Untuk itu, Badan Gizi Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait akan melakukan penataan ulang terhadap seluruh data dan operasional SPPG di berbagai daerah. Langkah tersebut mencakup verifikasi jumlah titik, evaluasi legalitas operasional, hingga penyesuaian kebutuhan riil di lapangan.
Zulkifli Hasan menargetkan proses penataan dan penyempurnaan tata kelola program MBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.
Pemerintah berharap evaluasi ini mampu memperkuat akuntabilitas program, mencegah kebocoran anggaran, serta memastikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang membutuhkan di seluruh Indonesia.
