Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,82 Persen, Pengamat Soroti Realita Layanan Publik Palembang
indotimes.id, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang mengklaim mencatat sejumlah capaian positif dalam satu tahun kepemimpinan Ratu Dewa–Prima Salam (RDPS). Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 5,82 persen, sementara angka kemiskinan diklaim turun hingga 9,04 persen.
Angka-angka tersebut diposisikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah. Namun, pengamat politik dan sosial Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menilai capaian statistik tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi riil di lapangan.
“Secara kasat mata, pembenahan fasilitas umum dan infrastruktur belum menunjukkan perubahan yang nyata. Ini yang menjadi perhatian,” ujar Bagindo, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari indikator makro semata. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, harus diterjemahkan dalam bentuk perbaikan konkret seperti jalan yang lebih layak, drainase yang tertata, fasilitas kesehatan yang representatif, hingga pelayanan publik yang semakin responsif.
Kritik Gaya Komunikasi
Bagindo juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dinilai lebih dominan di media sosial dibandingkan pembenahan substansi kebijakan. Ia mencontohkan penanganan kebakaran yang kerap dipublikasikan secara masif.
“Pemadaman kebakaran misalnya, yang dibutuhkan itu evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan peningkatan profesionalitas, bukan sekadar tayangan dokumentasi kegiatan,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai peran camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dimaksimalkan. Lemahnya koordinasi internal disebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan publik.
“Penguatan OPD penting agar pelayanan benar-benar efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Soroti Transparansi Data
Terkait pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, Bagindo meminta pemerintah membuka data secara rinci agar publik memahami sektor apa saja yang mendorong pertumbuhan tersebut.
“Sektor mana yang tumbuh? Apakah berdampak pada penurunan pengangguran? Apakah pendapatan per kapita meningkat? Angka pertumbuhan ekonomi harus dijelaskan secara transparan. Jangan berhenti di persentase,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan terkait klaim penurunan angka kemiskinan 9,04 persen. Ia menekankan pentingnya penjelasan indikator dan metode penghitungan agar tidak menimbulkan persepsi bias di tengah masyarakat.
“Jangan sampai angka terlihat baik, tapi kondisi riil warga belum banyak berubah,” katanya.
Di sektor kesehatan, ia menilai fasilitas seperti RSUD BARI Palembang dan sejumlah puskesmas masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi sarana prasarana maupun kualitas pelayanan tenaga medis.
Bagindo menegaskan kritik yang disampaikannya bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai dorongan agar pembangunan lebih berorientasi pada substansi dan dampak nyata.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa sinergi dan pengawasan yang kuat, visi pembangunan hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya. (Sb)
