Kemiskinan Palembang 9,04 Persen, DPRD Minta Pemkot Hentikan Program Seremonial
indotimes.id, PALEMBANG – Persoalan kemiskinan dan pengangguran di Palembang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah kota. Di tengah klaim pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), angka kemiskinan disebut belum benar-benar keluar dari zona mengkhawatirkan.
Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, menegaskan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak boleh lagi berhenti pada tataran administratif dan formalitas anggaran.
“Program pemerintah harus terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Angka Masih Tinggi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Palembang mencapai 162.310 jiwa atau 9,04 persen dari total populasi.
“Memang ada tren penurunan, tapi angkanya masih tinggi dan tidak bisa dianggap biasa,” tegas Andreas.
Ia mengingatkan, fluktuasi angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir menunjukkan fondasi ekonomi masyarakat lapisan bawah masih rapuh. Pandemi Covid-19, kata dia, menjadi bukti nyata saat aktivitas ekonomi terhenti dan angka kemiskinan melonjak sekitar 0,45 persen, disertai peningkatan pengangguran.
“Artinya, struktur ekonomi kita belum cukup kuat melindungi kelompok rentan. Ketika krisis datang, mereka yang pertama kali jatuh,” katanya.
Lingkaran Kemiskinan Belum Terputus
Andreas mengaitkan kondisi tersebut dengan teori Vicious Circle of Poverty atau lingkaran kemiskinan. Menurutnya, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses modal, ketimpangan distribusi pendapatan, serta rendahnya produktivitas saling memperkuat satu sama lain.
“Kalau satu mata rantai tidak diputus, kemiskinan hanya akan berputar di kelompok yang sama,” ujarnya.
Ia menilai ketimpangan penguasaan sumber daya, akses pendidikan yang belum merata, pasar yang belum berpihak pada pelaku usaha kecil, hingga sulitnya akses pembiayaan menjadi akar persoalan yang belum tersentuh serius. Tanpa pembenahan di hulu, program bantuan dinilai hanya bersifat sementara dan berpotensi menciptakan ketergantungan.
Target Turun 1,5 Persen per Tahun
Dari sisi fiskal, Andreas juga menyoroti peningkatan PAD serta belanja modal dan belanja barang pemerintah. Namun ia mengingatkan, besarnya anggaran tidak otomatis berarti efektif.
“Yang harus diukur bukan hanya serapan anggaran, tapi dampaknya. Apakah angka kemiskinan turun signifikan? Apakah pengangguran berkurang? Itu indikator yang harus jelas,” tandasnya.
Ia mendorong target penurunan kemiskinan sebesar 1,5 persen per tahun. Menurutnya, target tersebut realistis jika program dirancang terintegrasi dan dijalankan konsisten lintas sektor.
Tiga strategi utama yang ia tawarkan yakni menekan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial tepat sasaran dan subsidi berbasis data akurat; meningkatkan pendapatan warga lewat pemberdayaan ekonomi, program padat karya, serta penguatan UMKM mikro; serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan.
“Kalau ingin serius menurunkan kemiskinan dan pengangguran, kebijakannya harus progresif, inovatif, dan berbasis data. Jangan hanya terlihat aktif di atas kertas,” pungkasnya. (AS)
