Iran Siapkan Tawaran Nuklir Ditengah Ancaman AS?
indotimes.id, JAKARTA – Pemerintah Iran menolak mengekspor sekitar 300 kilogram persediaan uranium yang dimilikinya, namun membuka peluang kompromi dengan menurunkan tingkat pengayaan di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA).
Mengutip laporan The Guardian, Minggu (22/2/2026), proposal tersebut akan menjadi inti tawaran yang segera diajukan Teheran kepada Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang.
Langkah ini muncul di tengah pertimbangan Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan kekuatan militer Amerika di kawasan Timur Tengah guna menekan Iran. Keputusan Washington disebut sangat bergantung pada isi proposal terbaru dari Teheran.
Turunkan Kadar, Bukan Hentikan
Iran diketahui memiliki stok uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen, mendekati level senjata. Namun, Teheran menyatakan bersedia menurunkan kadar pengayaan menjadi 20 persen atau lebih rendah sebagai bentuk kompromi.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa tidak ada tuntutan dari AS agar Iran sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium di dalam negeri.
“Washington tidak meminta penghentian total, baik permanen maupun sementara. Fokus pembahasan adalah tingkat kemurnian uranium dan jumlah sentrifugal yang boleh beroperasi,” ujarnya dalam wawancara yang disiarkan di AS.
Araghchi juga membantah laporan yang menyebut Iran menawarkan penghentian pengayaan selama dua hingga tiga tahun. “Tidak benar jika AS menuntut nol pengayaan,” tegasnya.
Namun klaim tersebut dibantah Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz yang menyatakan bahwa Washington tetap menginginkan “nol pengayaan” oleh Iran. Perbedaan pernyataan ini memperlihatkan masih lebarnya jurang posisi kedua negara.
Material Nuklir Tak Keluar dari Iran
Sempat muncul wacana agar stok uranium Iran dikirim ke Rusia dan pengayaan domestik dihubungkan dengan konsorsium luar negeri. Namun, sumber Iran membantah konsep tersebut pernah diajukan secara resmi.
Seorang diplomat Iran yang dikutip media pemerintah menegaskan, “Material nuklir tidak akan meninggalkan wilayah Iran.”
Sikap ini membuat tingkat akses yang akan diberikan kepada IAEA menjadi krusial dalam setiap kesepakatan yang mungkin tercapai.
Pengacara Iran, Reza Nasri, memperingatkan bahwa serangan terhadap negaranya dapat memicu dampak regional serius. “Negara-negara kawasan bisa menyimpulkan bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya penangkal nyata jika diplomasi gagal,” ujarnya.
Gelombang Protes Menguat
Di tengah ketegangan internasional, gelombang protes juga terjadi di sejumlah universitas di Iran, termasuk di Mashhad dan Teheran.
Di Sharif University of Technology, mahasiswa meneriakkan slogan anti-pemerintah dan menuntut perubahan politik. Presiden universitas memperingatkan bahwa perkuliahan bisa kembali dilakukan secara daring jika aksi tidak dihentikan.
Sementara itu di London, sekitar 1.500 orang berunjuk rasa mendesak pemerintah Inggris menutup kedutaan besar Iran. Sejumlah demonstran membawa foto Reza Pahlavi, putra mahkota Iran di pengasingan, yang mereka sebut sebagai simbol alternatif kepemimpinan.
Salah satu peserta aksi menyatakan, “Kami tidak menginginkan diktator. Iran membutuhkan sistem demokrasi.”
Protes juga diperkirakan akan mewarnai pertemuan United Nations Human Rights Council di Jenewa pekan depan, saat pejabat Iran Afsaneh Nadipour resmi duduk sebagai anggota penuh Komite Penasihat Dewan HAM PBB.
Dengan proposal nuklir yang segera diajukan, Iran kini berada di persimpangan krusial. Tawaran tersebut dinilai akan menentukan apakah jalur diplomasi tetap terbuka atau justru mendorong eskalasi militer di kawasan. (Red)
