Ramai Wacana SLIK OJK Dihapus, Menkeu dan Menteri PKP Berbeda Pandangan: Apa Dampaknya bagi Pembeli Rumah
 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (kanan). (foto: Istimewa) |
Jakarta – Wacana penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK kembali mencuat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta aturan tersebut dihapus bagi masyarakat yang ingin mengikuti program rumah subsidi. Maruarar atau Ara menilai skor kredit rendah menjadi penghalang utama warga di berbagai daerah untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Ara menyebut temuan timnya menunjukkan banyak warga kesulitan memiliki hunian di sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketika berkunjung ke Bali, Badung, hingga Denpasar, ia juga menemukan keluhan serupa.
“Kita menemukan banyak yang terkendala karena skor kredit rendah. Itu salah satu hambatan rakyat untuk mendaftar rumah subsidi,” ujar Ara di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).
Ia pun meminta agar SLIK OJK dapat dihapus atau setidaknya dilonggarkan untuk penerima rumah subsidi, guna mengurangi backlog perumahan. “Kalau boleh SLIK OJK itu dihapuskan bagi yang mau ikut program rumah subsidi. Karena persyaratan itu membuat mereka tidak bisa beli rumah,” tegasnya.
Ara menambahkan, jika kewenangan ada di tangannya, ia sudah menghapus aturan tersebut. Ia berharap permasalahan kredit rendah yang menghambat pembelian rumah dapat segera diselesaikan.
Menkeu Purbaya: “Bukan SLIK Saja, Banyak yang Memang Belum Mampu”
Menanggapi wacana tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa SLIK bukan satu-satunya penyebab masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kesulitan membeli rumah. Menurutnya, meski skor kredit dihapus, sebagian masyarakat tetap belum mampu mengambil KPR.
“Sepertinya bukan itu saja. Kalau dihapus pun, mereka sebagian besar masih nggak mampu,” ujar Purbaya di lokasi yang sama.
Meski begitu, Kementerian Keuangan akan melakukan pendalaman dan investigasi untuk melihat apakah memang ada hambatan lain yang membuat MBR sulit mengakses rumah subsidi. “Akan kita pelajari lebih lanjut apakah demand-nya lemah atau ada hambatan lain,” tambahnya.
Ia mengatakan program terkait akan disesuaikan oleh kementerian terkait sesuai kondisi di lapangan.
Ara Usulkan “Pemutihan” SLIK OJK
Sebelumnya, Ara mengungkap bahwa pihaknya sudah empat kali bertemu OJK bersama asosiasi pengembang untuk membahas masalah skor kredit. Namun, belum ada solusi konkret. Ia bahkan mengusulkan adanya pemutihan SLIK OJK bagi masyarakat kecil yang skor kreditnya rendah.
“Kalau nggak ada pemutihan, ya muter aja lingkaran setan. Sudah empat kali ke OJK, rapat dengan bank juga sering, tapi belum ada titik terangnya,” ucapnya. (Red)
