DPRD Sumsel Gelar Reses di Palembang, Masalah PPDB Jadi Sorotan Utama
INDOTIMES.id, PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar reses masa sidang III tahun 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Kegiatan yang dilaksanakan di SMA LTI IGM Palembang pada Kamis (21/8/2025) ini mencakup wilayah Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, hingga Sematang Borang.
Reses dipimpin oleh Koordinator Komisi V DPRD Sumsel Hj Zaitun, SH, MKn, bersama sejumlah anggota dewan, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopianto, SSos MM, Ketua Komisi IV Muhammad Yansuri, SIp, Ketua Badan Kehormatan DPRD Ir H Zulkipli Kadir, Wakil Ketua Komisi I H M Anwar Syadat, SSi MSi, Ketua Komisi III Tamtama Tanjung, SH, serta anggota Komisi V Fajar Febriansyah, ST, MIKom.
Aspirasi Jadi Pokir DPRD
Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Nopianto, menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas konstitusional dewan untuk menghimpun masukan masyarakat.
“Aspirasi yang kami terima akan dirangkum dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan dibahas di rapat paripurna. Pokir inilah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi, agar aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti secara nyata,” jelasnya.
Pendidikan Jadi Perhatian
Koordinator reses Hj Zaitun menyampaikan, meski para anggota berasal dari partai berbeda, tujuan mereka tetap sama, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Reses ini bukan hanya forum menampung aspirasi, tapi juga ajang silaturahmi dengan masyarakat. Kami berterima kasih kepada keluarga besar SMA LTI IGM Palembang yang sudah menyampaikan aspirasi, meskipun kegiatan ini bertepatan dengan agenda sekolah,” kata Zaitun.
PPDB Dinilai Tidak Adil
Dalam forum tersebut, Kepala SMA LTI IGM Palembang sekaligus Ketua K3S SMA Swasta Kota Palembang, H Hadi Wijaya, SPd, MPd, menyoroti persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai tidak transparan.
“Masih ada praktik titipan dan penerimaan siswa di luar kuota resmi. Akibatnya, sekolah swasta kekurangan murid, bahkan ada yang terpaksa tutup. Ini persaingan tidak sehat dan harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Hadi berharap DPRD Sumsel dapat memperjuangkan sistem penerimaan siswa baru yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada semua pihak.
“Pendidikan adalah pondasi pembangunan. Kami berharap DPRD benar-benar hadir membenahi regulasi PPDB agar tidak merugikan sekolah swasta maupun negeri,” tandasnya.
