Wacana Pengurangan Kuota Haji Indonesia 2026 hingga 50 Persen, BP Haji Lakukan Negosiasi Intensif
INDOTIMES.ID, Solo - Indonesia menghadapi ancaman pengurangan kuota haji drastis hingga 50 persen pada tahun 2026. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, usai pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025).
Menurut Gus Irfan, wacana pengurangan tersebut berasal dari otoritas Arab Saudi, dan saat ini BP Haji tengah melakukan negosiasi intensif guna mempertahankan kuota haji bagi jemaah Indonesia.
"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Kami sedang negosiasi, karena mulai tahun depan manajemen haji akan dialihkan dari Kementerian Agama ke BP Haji, dengan sistem manajemen baru," ujarnya, dikutip Rabu (11/6/2025) dikutip detik.
Kuota Haji 2026 Masih Belum Pasti
Hingga saat ini, Arab Saudi belum memberikan kepastian jumlah kuota haji untuk Indonesia tahun 2026. Biasanya, keputusan resmi kuota diumumkan setelah musim haji selesai. Namun situasi pada pelaksanaan haji 2025 membuat keputusan tersebut belum keluar.
Pertemuan antara BP Haji dan otoritas Saudi juga membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2025 serta memulai persiapan awal (kick-off) untuk haji 2026. Salah satu isu krusial yang disorot adalah ketidakakuratan data kesehatan jemaah haji asal Indonesia.
Arab Saudi Soroti Kesehatan Jemaah Indonesia
Pemerintah Arab Saudi menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jemaah haji Indonesia, termasuk kasus kematian yang terjadi bahkan sebelum jemaah tiba di Tanah Suci.
“Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?” ujar perwakilan Saudi.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Saudi mendorong dibentuknya task force bersama Indonesia guna memastikan validitas data jemaah, termasuk aspek kesehatan (istita'ah), transportasi, akomodasi, konsumsi, dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, serta Mina.
Kebijakan Baru Arab Saudi: Lebih Ketat dan Terukur
Arab Saudi juga menerapkan sejumlah kebijakan baru dalam pelaksanaan haji mendatang, di antaranya:
- Pembatasan jumlah syarikah (perusahaan penyelenggara) menjadi maksimal dua
- Pengawasan ketat terhadap standar hotel dan porsi makan
- Pengetatan standar kesehatan jemaah
- Pengaturan jumlah kasur per jemaah
- Pengaturan pelaksanaan dam hanya di negara asal atau melalui perusahaan resmi di Arab Saudi (Ad-Dhahi)
Pemerintah Saudi menegaskan, pelanggaran terhadap kebijakan baru tersebut akan dikenakan sanksi tegas.
Dengan berbagai tantangan ini, BP Haji di bawah kepemimpinan Gus Irfan berupaya keras menjaga kuota dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji bagi jutaan umat Muslim Indonesia yang berharap menunaikan rukun Islam kelima.
