Kronologi Skandal Korupsi Rp 231,8 M Proyek Jalan Sumut: KPK OTT
INDOTIMES.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi jumbo dalam proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara (Sumut) dengan nilai fantastis mencapai Rp 231,8 miliar. Pengusutan kasus ini menyeret lima tersangka dan membuka peluang pemanggilan terhadap Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Berikut kronologi lengkap pengungkapan kasus korupsi tersebut:
1. KPK Tangkap Tangan di Dua Lokasi Proyek
KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam dua proyek besar yang berada di bawah dua instansi berbeda:
a. Proyek Dinas PUPR Provinsi Sumut
- Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI (2023): Rp 56,5 miliar
- Preservasi Jalan (2024): Rp 17,5 miliar
- Rehabilitasi dan Penanganan Longsor (2025): nilai belum diungkap
b. Proyek Satker Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut
- Jalan Sipiongot – Batas Labuhanbatu Selatan: Rp 96 miliar
- Jalan Hutaimbaru – Sipiongot: Rp 61,8 miliar
Total nilai proyek yang sedang diselidiki mencapai Rp 231,8 miliar. KPK menduga telah terjadi praktik suap dan mark-up harga dalam proses pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
2. Lima Tersangka Ditetapkan
Dalam penyelidikan awal, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, terdiri dari pejabat pemerintahan hingga pihak swasta:
- TOP – Kepala Dinas PUPR Sumut
- RES – Kepala UPTD Gunung Tua
- HEL – Kepala UPTD merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- KIR – Direktur Utama PT DNG
- RAY – Direktur PT RN
3. Bobby Nasution Bisa Diperiksa
Dalam konferensi pers yang digelar KPK, Plt Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Jokowi.
"Follow the money akan terus kami lakukan untuk mengetahui siapa saja yang menikmati uang hasil korupsi ini. Bila aliran dana mencurigakan mengarah ke kepala daerah atau pejabat lain, tentu akan kami panggil," ujar Asep.
KPK juga berkoordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melacak jejak uang yang diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu.
4. KPK Segel Kantor dan Periksa Saksi
Kantor-kantor dinas strategis dan lokasi proyek kini dalam kondisi disegel, sementara pemanggilan saksi-saksi berlangsung secara intensif. KPK berkomitmen mengusut tuntas aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat, baik di pemerintahan daerah maupun kalangan swasta.
5. Dampak Politik dan Reputasi
Skandal ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Bobby Nasution, yang tengah menyiapkan langkah politiknya di tengah persiapan Pemilu dan Pilkada.
Dengan posisi sebagai menantu Presiden Jokowi, pengusutan ini menjadi sorotan nasional dan berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Kasus ini menambah deretan panjang korupsi sektor infrastruktur di daerah.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini hingga semua pihak yang terlibat diungkap.
Publik menanti, apakah Bobby Nasution juga akan dimintai keterangan sebagai saksi atau bahkan lebih jauh.
