KPK Bongkar Dugaan Korupsi Rp 2,1 Triliun di BRI: 13 Orang Dicegah ke Luar Negeri: Berikut Kronologi Kasus
 |
| Foto: Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, (istimewa). |
INDOTIMES.id, Jakarta, 30 Juni 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi besar dalam pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nilai proyek fantastis mencapai Rp 2,1 triliun yang berlangsung selama kurun waktu 2020 hingga 2024.
Kronologi Pengusutan
-
Tahun 2020-2024
Proyek pengadaan EDC dilakukan di BRI dengan total nilai mencapai Rp 2,1 triliun. Dugaan korupsi diduga terjadi selama rentang waktu ini. -
Pekan Ketiga Juni 2025
KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda yang berkaitan dengan proyek tersebut. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik, termasuk catatan keuangan yang akan dianalisis untuk melacak aliran dana hasil dugaan tindak pidana korupsi. -
Kamis, 26 Juni 2025
KPK memeriksa mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto. Pemeriksaan ini merupakan salah satu langkah penting dalam menelusuri keterlibatan pihak internal BRI dalam proyek bermasalah itu. -
Senin, 30 Juni 2025
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, secara resmi mengungkapkan kepada media bahwa lembaga antirasuah ini telah mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan agar proses penyidikan tidak terganggu dan semua pihak yang terlibat dapat dimintai keterangan sewaktu-waktu.
"13 orang telah dicegah ke luar negeri untuk memastikan penyidikannya dapat berjalan efektif," ujar Budi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung intensif dan mendalam, dan publik diminta bersabar menunggu hasil penyidikan resmi yang nantinya akan diumumkan oleh tim penyidik dan juru bicara.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Juru Bicara KPK menekankan bahwa penanganan kasus ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memberantas korupsi secara serius untuk mendukung perbaikan sektor keuangan dan perekonomian nasional.
"Penanganan ini adalah bagian dari upaya mitigasi, pencegahan, dan perbaikan sektor keuangan di Indonesia," tegas Budi Prasetyo.
KPK berjanji akan terus menggali peran para pihak dalam proyek ini dan mengungkap aliran dana yang terindikasi menyimpang, guna memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.
Kasus ini menjadi sorotan karena nilai proyek yang sangat besar dan melibatkan salah satu bank terbesar di Indonesia. Publik kini menanti transparansi dan penegakan hukum tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat. (Red)
