BSU Rp600 Ribu Dinilai Tak Efektif, Rakyat Butuh Lapangan Kerja
 |
| Foto: ilustrasi masyarakat melamar pekerjaan, (istimewa) |
INDOTIMES.ID, Jakarta – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu yang diluncurkan pemerintah pada Juni hingga Juli 2025 menuai kritik tajam dari kalangan ekonom.
BSU dinilai tidak mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, yakni rendahnya daya beli akibat krisis ketenagakerjaan dan tingginya tekanan biaya hidup.
Ekonom Celios (Center of Economic and Law Studies), Nailul Huda, menilai bantuan yang diberikan selama dua bulan itu bersifat sementara dan terbatas cakupannya.
Hanya pekerja formal dengan batas penghasilan tertentu serta guru honorer yang menerima, sementara mayoritas pekerja informal — yang merupakan bagian terbesar dari pasar tenaga kerja — tidak tersentuh bantuan.
“Program BSU di Juni-Juli ini sangat terbatas impact-nya karena programnya hanya dua bulan dan tidak menyasar semua kalangan/pekerja,” ujar Nailul, Rabu, (25/6/2025).
Ketidakpastian Ekonomi Membuat Warga Enggan Belanja
Menurut Huda, BSU tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, yang seharusnya menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Justru sebaliknya, ketidakpastian ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat masyarakat menahan konsumsi dan memilih menabung.
“Bahkan saya rasa banyak di antara penerima BSU akan menahan konsumsi untuk berjaga-jaga jika menjadi korban PHK. Ketidakpastian pekerjaan merupakan ketakutan terbesar masyarakat saat ini,” jelasnya.
Akar Masalah: Minimnya Akses ke Pekerjaan Layak
Dalam analisisnya, Huda menekankan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan uang tunai sesaat, tetapi lebih membutuhkan akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak.
Ia menyoroti kenyataan bahwa saat ini kesempatan kerja sangat terbatas, dan mayoritas pekerjaan yang tersedia adalah di sektor informal dengan penghasilan tidak pasti.
“Yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah pekerjaan yang mendatangkan pendapatan yang cukup. Bukan bantuan sementara,” tegas Huda.
Solusi Jangka Panjang: Dorong Industri, Ciptakan Lapangan Kerja Formal
Sebagai solusi, Huda mendorong pemerintah agar memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal.
Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat sektor industri nasional. "karena sektor ini dinilai paling potensial menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjamin kepastian penghasilan bagi para pekerja," tandasnya. (A16)
Kesimpulan
Secara keseluruhan, program BSU dinilai lebih sebagai langkah populis jangka pendek ketimbang solusi struktural terhadap problem ekonomi rakyat. Tanpa transformasi kebijakan menuju penciptaan pekerjaan formal, program seperti BSU hanya akan menjadi “plester” di atas luka dalam: krisis lapangan kerja dan ketidakpastian penghasilan yang menghantui sebagian besar masyarakat Indonesia.
