Adakah Unsur Politis Kapolri Mutasi Ketua KPK dan BNPT?
 |
| Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, (istimewa). |
INDOTIMES.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi memutasi empat jenderal polisi bintang tiga (Komjen), termasuk dua sosok penting yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Setyo Budiyanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono.
Mutasi ini dilakukan berdasarkan surat telegram bernomor ST/1421/VI/KEP, tertanggal Selasa (24/6/2025).
Mutasi tersebut disebut dilakukan dalam rangka pensiun dan rotasi internal organisasi.
Komjen Setyo Budiyanto kini dipindahkan menjadi Perwira Tinggi (Pati) di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Sementara Komjen Eddy Hartono dimutasi menjadi Pati Densus 88 Antiteror.
Dua perwira tinggi lainnya yang ikut dalam rotasi adalah Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, kini dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.
Sedangkan Komjen Pol Lotharia Latif yang menjabat sebagai Irjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dipindahkan ke posisi Pati Bareskrim Polri menjelang masa pensiunnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan regenerasi di tubuh Polri.
“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” ujarnya, Rabu (25/6/2025).
Namun demikian, mencuatnya dua nama pejabat penting dalam penegakan hukum yakni Ketua KPK dan Kepala BNPT, dalam mutasi ini menimbulkan tanda tanya publik.
Apakah langkah ini murni administratif atau ada alasan politis di baliknya?
Meski belum ada pernyataan resmi yang mengarah pada motif politis, sejumlah pengamat menilai bahwa mutasi menjelang tahun politik dan jelang pergantian kabinet kerap memunculkan spekulasi mengenai kepentingan di balik rotasi jabatan strategis.
Pihak Polri sendiri menegaskan bahwa mutasi dilakukan sesuai mekanisme dan kebutuhan organisasi tanpa intervensi politik.
Namun publik tetap menantikan kejelasan posisi dan arah kebijakan berikutnya, terutama terkait posisi KPK dan BNPT yang sangat strategis dalam menjaga hukum dan keamanan nasional.
