Menteri Agama: Madrasah Dibiarkan Tertinggal, Ini Bentuk Ketidakadilan!
INDOTIMES.ID, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan ketimpangan mencolok antara madrasah dan sekolah negeri.
Ia dengan tegas meminta tambahan subsidi untuk madrasah yang selama ini dinilainya diperlakukan tidak adil.
“Saya meminta bukan hanya dana BOS, tapi kalau perlu ditambah untuk memberikan subsidi terhadap sekolah madrasah,” tegas Nasaruddin dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Sabtu (15/3/2025), dikutip dari Antara.
Madrasah vs. Sekolah Negeri: Jomplang!
Menurut Nasaruddin, saat ini terdapat 42 ribu pondok pesantren di bawah Kementerian Agama, dengan 90% madrasah berstatus swasta.
Berbeda dengan sekolah negeri yang didukung penuh oleh negara, banyak madrasah masih menumpang di masjid dengan fasilitas minim.
“Di seberang jalan ada sekolah negeri, tanah dibelikan negara, bangunan dibangun negara, guru diangkat negara. Bahkan tata usaha dan cleaning service-nya pun berstatus pegawai negeri,” katanya.
“Sementara di seberang ada madrasah, yang menempel di dinding masjid. Guru-gurunya hanya diberi honor Rp100 ribu per bulan, sementara guru sekolah negeri digaji Rp4,5 juta per bulan. Yang Rp4,5 juta masih sering demo, sementara yang Rp100 ribu tetap mengajar dengan tekun tanpa mengeluh,” cetusnya.
Menag: Ini Ketidakadilan!
Nasaruddin menyoroti perlakuan yang tidak adil terhadap madrasah selama bertahun-tahun.
Ia menegaskan bahwa lulusan madrasah juga merupakan bagian dari anak bangsa yang berkontribusi besar bagi negara.
“Mereka menjadi imam, pegawai, tokoh masyarakat, bahkan banyak yang berprestasi di perguruan tinggi negeri ternama. Tapi fasilitas mereka? Perpustakaan tidak ada, laboratorium tidak ada, bahkan cleaning service pun tidak ada,” ungkapnya dengan nada emosional.
“Sama-sama anak bangsa, siapa tahu neneknya para santri ini lebih banyak terbaring di taman makam pahlawan dibanding mereka yang menikmati fasilitas sekolah negeri,” sindir Menag.
Menag Gerak Cepat, Bertemu Sri Mulyani
Nasaruddin memastikan pihaknya akan segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas tambahan subsidi bagi madrasah, termasuk dana BOS.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menggagas program Sekolah Rakyat dan berharap perhatian yang sama diberikan untuk madrasah.
“Jangan ada penzaliman terhadap sesama anak bangsa. Kami berharap Komisi VIII DPR RI memperjuangkan agar siswa madrasah diperlakukan secara adil,” pungkasnya. (Rz)
