Gubernur Sumsel Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Puslatpur TNI AD di OKU Timur, Nusron Ungkapkan Hal Ini
INDOTIMES.ID, OKU Timur – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, mendampingi Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, dalam penyerahan sertifikat Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Acara yang berlangsung di Puslatpur Martapura, Kabupaten OKU Timur, ini menjadi momen penting bagi warga Sumsel, khususnya OKU Raya, yang meliputi Kabupaten OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan.
Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa kedatangan Menteri ATR/BPN ke OKU Timur merupakan kebanggaan bagi masyarakat Sumsel.
“Puslatpur ini berada di tiga kabupaten: OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan. Meskipun lahan ini digunakan untuk latihan militer, keberadaannya dekat dan bersahabat dengan warga setempat,” ujar Herman Deru.
Ia mengungkapkan bahwa selama 10 tahun menjabat sebagai Bupati OKU Timur, hubungan antara Puslatpur dan masyarakat berjalan dengan sangat baik, tanpa ada konflik.
“Selama saya menjabat sebagai Bupati, kemitraan antara Puslatpur dan masyarakat terus terjalin. Dan tidak pernah ada konflik,” jelasnya.
Keberlanjutan hubungan baik tersebut berlanjut hingga masa jabatannya sebagai Gubernur Sumsel, yang turut mendukung pengembangan Puslatpur.
Ia juga menyebutkan bahwa pada masa pemerintahannya, telah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk pembangunan jalan dan fasilitas di kompleks Puslatpur.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Herman Deru menambahkan bahwa masyarakat sekitar sangat gembira dengan penyerahan sertifikat tersebut.
“Puslatpur sering dijadikan tempat untuk latihan tempur berskala internasional, yang merupakan momen yang ditunggu-tunggu masyarakat. Keberadaan Puslatpur juga berdampak positif bagi perekonomian lokal,” tambahnya.
Ia juga berharap agar latihan internasional terus dilaksanakan di Puslatpur, yang tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar.
Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat Puslatpur ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah aset TNI di seluruh Indonesia.
“Sejak awal, saya diberi tugas oleh Presiden untuk menyelesaikan dokumen terkait aset TNI, termasuk TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Ada 649 titik yang harus diselesaikan, karena beberapa aset sudah beralih ke masyarakat atau diserobot oleh pengusaha,” ujar Nusron Wahid.
Dalam kurun waktu tiga bulan, 92 titik telah berhasil diselesaikan.
Menteri Nusron menegaskan pentingnya pendekatan manusiawi dalam menyelesaikan masalah ini.
“Kami terus berupaya merangkul masyarakat, bukan memusuhi mereka, terutama bagi mereka yang sudah lama menempati lahan tersebut,” lanjutnya.
Sebagai solusi, pihaknya akan menerbitkan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) untuk aset TNI dan menawarkan HGU atau hak pakai kepada masyarakat yang sudah menempati lahan tersebut, dengan persetujuan TNI.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan rasa syukurnya atas penyelesaian persoalan tanah Puslatpur.
“Kami di TNI AD akan terus berjuang untuk mempertahankan aset milik negara ini. Meskipun ada beberapa kasus yang bersinggungan dengan masyarakat, kami akan terus memperbaiki dan memastikan bahwa lahan ini berproduksi serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar Jenderal Maruli.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Anggota DPD RI Ratu Tenny Leriva, Anggota DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi, Bupati OKU Timur Ir. Lanosin, Bupati OKU Teddy Meilwansyah, serta pejabat penting lainnya.
