PALEMBANG, (indotimes)- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya, bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Adat Lembaga Budaya Komunitas Batang Hari Sembilan (Kobar 9) dan didukung oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel), menyelenggarakan penyuluhan hukum di Bucin Cafe, Jalan Sultan Moh. Mansyur, Palembang. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan program bantuan hukum gratis berdasarkan UU No 16 Tahun 2011.
Ketua Kobar 9, Vebri Al Lintani, mengungkapkan bahwa penyuluhan ini bertujuan untuk membantu masyarakat adat memahami hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. “Masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara dapat menghubungi LBH Sejahtera Palembang Sriwijaya untuk mendapatkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara,” ujar Vebri.
Novi Setya Nuryani SH MH, Penyuluh Hukum Madya dari Kanwil Kemenkumham Sumsel, menjelaskan bahwa LBH Sejahtera Palembang Sriwijaya telah terakreditasi A sejak 2023 oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Di Sumsel, terdapat 13 organisasi bantuan hukum, namun 17 kabupaten/kota masih belum memiliki organisasi ini. “Kami berharap melalui kegiatan ini, kesadaran hukum masyarakat meningkat dan mereka bisa mengakses keadilan tanpa biaya,” ujarnya.
“Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat dan membantu mereka memanfaatkan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara,” tambah Novi.
Penyuluhan hukum ini merupakan langkah konkret untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat adat, terutama mereka yang kurang mampu. Melalui program bantuan hukum gratis, diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan hak-hak hukumnya dan mampu memperoleh keadilan secara merata.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program bantuan hukum gratis, masyarakat dapat menghubungi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya.
