indotimes.id, PALEMBANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Agung Bahari, mendesak agar pelaku pembakaran lahan ditindak tegas sesuai hukum. Ia juga meminta perusahaan yang terbukti lalai dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Agung menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang dalam memperkuat penanganan karhutla. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui pengawasan langsung di lapangan, pencegahan dini, koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Penegakan hukum perlu disertai pengawasan lapangan, pencegahan dini, dan koordinasi lintas instansi,” ujar Agung.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya dapat diminimalkan.
Selain merusak lingkungan, karhutla juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan.
Agung mengingatkan perusahaan agar mengelola lahan secara bertanggung jawab serta memastikan langkah pencegahan kebakaran berjalan dengan baik.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
“Pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan menunggu kebakaran meluas baru dilakukan penanganan,” tegasnya.
Agung berharap pengawasan dan penegakan hukum berjalan konsisten sehingga kejadian karhutla dapat dicegah dan masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak kabut asap.
(Yanti)
