Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Aksi yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) itu berlangsung sejak pagi hingga sore hari dan berhasil menyita perhatian publik karena memadati kawasan Sudirman-Thamrin. Massa membawa berbagai spanduk, poster, serta menyampaikan orasi yang menyoroti kondisi ekonomi, tata kelola anggaran negara, hingga arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan yang ditimbulkan akibat aksi tersebut.
Namun menurutnya, kemacetan lalu lintas yang terjadi hanya berlangsung sementara dibandingkan dengan persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Namun, kami ingin memberi pesan bahwa kemacetan lalu lintas esok hanya berlangsung beberapa jam. Di sisi lain, kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan sistem ini kepada rakyat itu sudah jauh lebih lama berlangsung," kata Yatalathof.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
1. Stop Pemborosan APBN
Mahasiswa meminta pemerintah lebih efisien dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai anggaran negara harus lebih difokuskan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
2. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM
Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak menjadi sorotan utama massa aksi. Mahasiswa menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan banyak kalangan.
3. Hentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu poin yang dikritisi mahasiswa. Mereka mempertanyakan efektivitas dan prioritas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program-program tersebut.
4. Hentikan Militerisme di Ranah Sipil
Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan aparat militer dalam berbagai sektor sipil. Mereka meminta pemerintah menjaga prinsip demokrasi dan memastikan ruang sipil tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
5. Presiden Diminta Mengakui Kesalahan Kebijakan
Tuntutan terakhir adalah meminta Presiden untuk terbuka terhadap kritik dan mengakui apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Menurut mahasiswa, sikap tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Aksi di Bundaran HI menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar pada pertengahan tahun 2026. Selain menyuarakan kritik, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka merupakan bentuk pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran negara.
Hingga aksi berakhir, aparat keamanan tetap berjaga untuk memastikan demonstrasi berlangsung kondusif. (Red)
