indotimes.id, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah tuduhan yang dilontarkan Aliansi BEM Bersatu terkait dugaan keterlibatan partai tersebut dalam aksi-aksi mahasiswa yang menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa tuduhan yang mengaitkan gerakan mahasiswa dengan PDIP merupakan spekulasi yang tidak berdasar dan dibangun melalui rangkaian asumsi yang dipaksakan.
"Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode cocokologi yang sangat dipaksakan. Tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis dengan PDI Perjuangan adalah fitnah yang tidak berdasar," kata Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas konferensi pers Aliansi BEM Bersatu yang sebelumnya menyoroti kedekatan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh yang dinilai memiliki hubungan dengan jaringan politik tertentu.
Dalam keterangannya, BEM Bersatu menyebut kendaraan Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Setyo Sularso sendiri disebut sebagai besan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024.
Selain itu, BEM Bersatu juga menyoroti kehadiran mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi serta rencana kehadiran Tiyo dalam sebuah forum dialog bersama sejumlah tokoh publik seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
Menanggapi hal tersebut, Guntur menegaskan bahwa pihak-pihak yang disebut BEM Bersatu bukan merupakan kader maupun pengurus PDIP.
"Faktanya, Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan," ujarnya.
Menurut Guntur, menghubungkan kepemilikan kendaraan seseorang dengan hubungan keluarga hingga kemudian menarik kesimpulan adanya keterlibatan partai politik merupakan logika yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
PDIP juga menegaskan tidak pernah mendanai, memfasilitasi, ataupun mengarahkan gerakan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk Program MBG.
"Mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah tanpa harus dicap sebagai alat politik pihak tertentu," kata Guntur.
Sementara itu, BEM Bersatu menyatakan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Organisasi tersebut menegaskan gerakan mahasiswa harus tetap independen dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam pernyataannya, BEM Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendorong sterilisasi gerakan mahasiswa dari intervensi politik praktis, mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan perbaikan tata kelola, serta mengawal proses pemberantasan korupsi secara kritis dan objektif.
Perdebatan antara kedua pihak ini mencerminkan dinamika yang berkembang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan berbagai aksi mahasiswa yang mengawal pelaksanaannya.
Hingga saat ini, belum terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung partai politik tertentu dalam gerakan mahasiswa yang menjadi sorotan tersebut. (Red)
